DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Dilaporkan sebanyak 20 tenaga kerja asing (TKA) asal China tiba di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Sabtu malam.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sulawesi Selatan (Sulsel), Darmawan Bintang membenarkan kedatangan para pekerja asal China.
Menurutnya, para TKA asal China itu akan bekerja di smelter PT Huadi Nickel Alloy Indonesia di Kabupaten Bantaeng, Sulsel.
"Informasi itu benar dan TKA bersangkutan bekerja di PT Huadi di Kabupaten Bantaeng," ujarnya pada Minggu, 4 Juli 2021.
Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa pihaknya sedang melakukan pendataan terkait kedatangan para TKA tersebut.
"Staf Pengawasan Disnakertrans Sulsel masih mencari informasi terkait pemanfaatan TKA tersebut serta hal-hal lain berkaitan dengan izin-izin mereka," ungkap Bintang.
Sementara itu, sejumlah netizen murka melihat para tenaga kerja asing asal China tersebut mendarat di Indonesia.
Pasalnya, kedatangan mereka saat diberlakukannya PPKM Darurat di wilayah Pulau Jawa dan Bali.
Banyak netizen yang menyayangkan kedatangan TKA asing tersebut, mereka menilai seolah pemerintah berikan keistimewaan bagi TKA asal China.
Padahal, masyarakat di dalam negeri kegiatannya dibatasi dengan penerapan PPKM Darurat dan Mikro.
Seperti yang diungkapkan oleh Politikus Partai Demokrat Panca Laksana "Gimana covid nga meroket. TKA asing terus masuk ketika kita warga negara sendiri sedang diisolasi. Ambyarrrrr," ungkapnya melalui akun twitter pribadi @panca66 pada Minggu, 4 Juli 2021.
Bahkan, ada pula netizen yang menuding pemerintah sengaja membunuh rakyatnya secara perlahan karena telah membolehkan TKA asal China masuk ke Indonesia.
"Ini kayaknya pemerintah emang sengaja bunuh rakyatnya pelan-pelan kali ya.. Ga ada nuraninya blass," cuit akun @rizqi_f.
Selain itu, netizen lain juga menyinggung ancaman Polri yang akan pidanakan warga bila melanggar PPKM darurat.
"Sementara rakyat yang melanggar PPKM darurat diancam pasal pidana UU wabah dan kekarantinaan kesehatan," cuit akun @fitriani_oke.
Sebelumnya, diketahui bahwa Polri akan menindak tegas warga yang melanggar PPKM Darurat dengan mengancam pidana melalui UU Kekarantinaan Kesehatan. [Democrazy/frk]
