DEMOCRAZY.ID - Masih hangat diperbincangkan warganet aksi BEM UI yang mengunggah kritikan yang menyatakan Presiden Jokowi 'The King of Lip Service'. Aksi tersebut menuai banyak sorotan berbagai pihak termasuk aktivis hak asasi manusia (HAM) Veronica Koman. Kini Vero menyoroti pemilihan rektor perguruan tinggi yang saat ini dipilih presiden dan bukan lagi oleh Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Melalui akun Twitter @VeronicaKoman , ia mengunggah headline artikel pernyataan Mendagri pada 2017 yang menyatakan bahwa rektor dipilih oleh presiden. Vero menilai rektor yang kini dipilih presiden menjadi salah satu alasan perguruan tinggi tidak lagi memiliki sikap kritis terhadap penguasa. “Oh ini kenapa kampus-kampus tak lagi kritis terhadap penguasa... Gokil berbagai lini dilemahkan, tapi kalo ditanya ntar #YNTKTS,” cuitnya pada Selasa, 29 Juni 2021. Sementara itu dilansir Galamedia dari Antara, pada Juni 2017 Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan penentuan rek
Soroti Pemilihan Rektor oleh Presiden, Aktivis HAM: Oh Jadi Ini Alasan Kenapa Kampus-kampus Tak Lagi Kritis!
Juni 29, 2021
0
Komentar
DEMOCRAZY.ID - Masih hangat diperbincangkan warganet aksi BEM UI yang mengunggah kritikan yang menyatakan Presiden Jokowi 'The King of Lip Service'. Aksi tersebut menuai banyak sorotan berbagai pihak termasuk aktivis hak asasi manusia (HAM) Veronica Koman. Kini Vero menyoroti pemilihan rektor perguruan tinggi yang saat ini dipilih presiden dan bukan lagi oleh Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Melalui akun Twitter @VeronicaKoman , ia mengunggah headline artikel pernyataan Mendagri pada 2017 yang menyatakan bahwa rektor dipilih oleh presiden. Vero menilai rektor yang kini dipilih presiden menjadi salah satu alasan perguruan tinggi tidak lagi memiliki sikap kritis terhadap penguasa. “Oh ini kenapa kampus-kampus tak lagi kritis terhadap penguasa... Gokil berbagai lini dilemahkan, tapi kalo ditanya ntar #YNTKTS,” cuitnya pada Selasa, 29 Juni 2021. Sementara itu dilansir Galamedia dari Antara, pada Juni 2017 Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan penentuan rek