DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nonaktif, Novel Baswedan mengkritik lembaganya yang hingga kini belum memberikan hasil tes wawasan kebangsaan (TWK) yang menyatakan 75 pegawai gagal jadi ASN.
Menurut Novel, KPK mestinya memiliki tanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan TWK, termasuk hasil tes.
Pernyataan Novel merujuk pada dokumen kerja sama antara KPK dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dalam pelaksanaan TWK.
"Ketika kerjasama maka seharusnya standar dan nilai-nilai yang digunakan ditentukan oleh KPK, bukan oleh BKN," kata Novel, Jumat (25/6).
Potongan gambar yang memuat sejumlah ketentuan dalam dokumen tersebut dibagikan Novel lewat cuitannya, Jumat (25/6).
Mengutip pasal 6 ayat 1 poin f, Novel menyebut, BKN bukan penentu lulus atau tidaknya pegawai yang mengikuti TWK.
KPK juga menerima hasil TWK, yang dilaksanakan pihak kedua, yakni BKN.
Di poin berikutnya, KPK juga berhak menggunakan dan memanfaatkan dokumen hasil TWK tanpa harus ada persetujuan BKN.
"Pada kontrak antara KPK (pihak Pertama) dengan BKN (pihak Kedua) terkait assesmen TWK di poin f, BKN bukan penentu lulus atau tidak. Hasil asesmen yang mestinya diserahkan, KPK mengaku belum terima," cuit Novel.
"Jadi siapa yang berbohong? Ini sebenarnya asesmen atau operasi intelijen?" Imbuhnya.
Lebih lanjut Novel berkata, dalam pelaksanaan TWK, Sekjen mestinya menjadi pihak yang paling bertanggung jawab di internal KPK.
Sebab dia merupakan Pejabat Pengelola Kepegawaian (PPK), bersama Kepala Biro SDM.
Novel turut mempertanyakan pernyataan BKN yang hingga kini terus berkelit saat diminta membuka hasil TWK.
"BKN merasa berwenang untuk melakukan seleksi, ketika nyatakan 75 org tidak lulus pun diminta untuk serahkan hasilnya berkelit. Itu semua membuat jelas bahwa ini upaya penyingkiran pegawai KPK yang bekerja baik," kata dia. [Democrazy/cn]
