DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Seruan untuk melakukan Revolusi Indonesia 2021 telah didengungkan Ketua Umum PB Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) MPO, Affandi Ismail.
Seruan ini sendiri bertujuan untuk mengajak masyarakat objektif dan independen dalam melihat situasi bangsa dan negara yang sedang mengalami keterpurukan multidimensi.
Keterpurukan itu ditandai dengan utang luar negeri telah mencapai Rp 6.500 triliun, kemiskinan yang kian meningkat, hingga nasib pendidikan yang tidak jelas.
Dijelaskan Affandi Ismail bahwa keterpurukan bukan baru terjadi di saat pandemi, tapi sejak Presiden Joko Widodo memimpin di tahun 2014.
Salah satu patokannya adalah laju ekonomi yang mentok di angka 5 persen dan perlahan tapi pasti turun hingga 4 persen, hingga puncaknya pandemi datang Indonesia mengalami resesi.
“Jadi sebenarnya bukan baru terjadi karena pandemi. Tapi sebenarnya sudah terjadi dan tercatat, kalau mau objektif dan jujur, sejak Jokowi memimpin 2014,” ujarnya, Selasa (29/6).
Atas alasan itu, dia yakin kepercayaan publik akan menurun sekalipun pemerintah memiliki banyak dalih untuk menyatakan Indonesia dalam keadaan aman.
Sebagai solusi, Presiden Joko Widodo harus ksatria menanggalkan jabatan yang diemban saat ini dan
“Jadi menurut saya, 7 tahun Pak Jokowi memimpin sudah cukup. Pak Jokowi gentlemen saja, kalau tidak sanggup lebih baik mundur. Ngapain bertahan kalau hanya menambah derita rakyat,” ujarnya.
Affandi mengurai bahwa HMI sebagai organisasi yang terus mengawal keberlangsungan bangsa dan negara mengajak rakyat dan elemen perubahan untuk ikut dalam panggilan revolusi ini.
Menurutnya semua elemen harus bersatu melawan oligarki politk dan konglomerasi asing yang menguasai negara.
Penerbitan menerbitkan poster “Jokowi: The King Of Lip Service” dari BEM UI, sambungnya harus menjadi momentum. Apalagi, eskalasi di kalangan mahasiswa seluruh Indonesia juga sudah meningkat.
“HMI harus bersama BEM, buruh, petani, elemen kampus dan yang merasa memiliki Indonesia bersatu. Saya kira memang negara sudah dikuasai asing, terbentuk oligarki politik, dinasti politik, dan konglomerasi asing yang menghegemoni. Dan simpulan saya, Jokowi bagian dari itu,” tutupnya. [Democrazy/rml]
