DEMOCRAZY.ID - Gubernur Papua Lukas Enembe berencana melaporkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di bawah kepemimpinan Mendagri Tito Karnavian kepada Presiden Joko Widodo. Laporan itu berkaitan dugaan maladministrasi Kemendagri yang menunjuk pelaksana harian (Plh) gubernur Papua. Juru Bicara Lukas, Muhammad Rifai Darus menegaskan bahwa sampai saat ini Lukas masih merupakan Gubernur aktif Papua, meski sempat menjalani perawatan di Rumah Sakit Mount Elizabeth, Singapura. Lukas, kata dia, menyayangkan keputusan Kemendagri yang menunjuk Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua Dance Yulian Flassy sebagai Plh Gubernur. "Gubernur Papua menyayangkan adanya Surat Mendagri melalui Dirjen OTDA tanggal 24 Juni 2021 tentang penunjukan Plh Gubernur Papua," ujar Rifai dalam keterangan tertulisnya, Jumat (25/6). Rifai menduga surat Dirjen OTDA itu malaadministrasi, sebab penunjukkan tersebut tidak melalui prosedur dan mekanisme yang berlaku. Berdasarkan Surat Mendagri Nomor 857.2590/
DEMOCRAZY.ID - Gubernur Papua Lukas Enembe berencana melaporkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di bawah kepemimpinan Mendagri Tito Karnavian kepada Presiden Joko Widodo. Laporan itu berkaitan dugaan maladministrasi Kemendagri yang menunjuk pelaksana harian (Plh) gubernur Papua. Juru Bicara Lukas, Muhammad Rifai Darus menegaskan bahwa sampai saat ini Lukas masih merupakan Gubernur aktif Papua, meski sempat menjalani perawatan di Rumah Sakit Mount Elizabeth, Singapura. Lukas, kata dia, menyayangkan keputusan Kemendagri yang menunjuk Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua Dance Yulian Flassy sebagai Plh Gubernur. "Gubernur Papua menyayangkan adanya Surat Mendagri melalui Dirjen OTDA tanggal 24 Juni 2021 tentang penunjukan Plh Gubernur Papua," ujar Rifai dalam keterangan tertulisnya, Jumat (25/6). Rifai menduga surat Dirjen OTDA itu malaadministrasi, sebab penunjukkan tersebut tidak melalui prosedur dan mekanisme yang berlaku. Berdasarkan Surat Mendagri Nomor 857.2590/