DEMOCRAZY.ID - Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menegaskan pihaknya tidak mengetahui materi tes wawasan kebangsaan (TWK). Hal itu disampaikan saat dia hadir dalam acara Dua Sisi yang disiarkan oleh stasiun tvOne, dan diunggah ulang di kanal Youtube pada Kamis, 20 Mei 2021. Nurul Ghufron menegaskan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam hal ini, bekerja berdasarkan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan tersebut adalah UU Nomor 19 tahun 2019 jo PP Nomor 41 tahun 1999 jo Perkom Nomor 1 tahun 2021. “Itu semua adalah berdasarkan peraturan perundang-undangan bahwa pegawai KPK secara hukum beralih status dari pegawai KPK menjadi pegawai aparatur sipil negara (ASN),” ucap Nurul Ghufron, dikutip dari kanal Youtube tvOneNews, Jumat, 21 Mei 2021. Dalam peraturan perundang-undangan tersebut, dia mengatakan bahwa KPK diberi waktu selama dua tahun untuk menyelesaikan alih status pegawai tersebut. Karena UU Nomor 19 tahun 2019 lahir pada tanggal 17 Oktober, maka KPK memili
DEMOCRAZY.ID - Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menegaskan pihaknya tidak mengetahui materi tes wawasan kebangsaan (TWK). Hal itu disampaikan saat dia hadir dalam acara Dua Sisi yang disiarkan oleh stasiun tvOne, dan diunggah ulang di kanal Youtube pada Kamis, 20 Mei 2021. Nurul Ghufron menegaskan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam hal ini, bekerja berdasarkan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan tersebut adalah UU Nomor 19 tahun 2019 jo PP Nomor 41 tahun 1999 jo Perkom Nomor 1 tahun 2021. “Itu semua adalah berdasarkan peraturan perundang-undangan bahwa pegawai KPK secara hukum beralih status dari pegawai KPK menjadi pegawai aparatur sipil negara (ASN),” ucap Nurul Ghufron, dikutip dari kanal Youtube tvOneNews, Jumat, 21 Mei 2021. Dalam peraturan perundang-undangan tersebut, dia mengatakan bahwa KPK diberi waktu selama dua tahun untuk menyelesaikan alih status pegawai tersebut. Karena UU Nomor 19 tahun 2019 lahir pada tanggal 17 Oktober, maka KPK memili