DEMOCRAZY.ID
Hal itu disampaikan Sekretaris Umum PGI, Pdt. Jacky Manuputty melalui pernyataan sikap di situs resmi PGI, Sabtu, 29 Mei 2021.
Dia mengungkapkan bahwa setelah konferensi pers PGI yang menentang pelemahan KPK dan meminta Presiden Jokowi segera turun tangan menyelamatkan lembaga antirasuah tersebut, PGI mendapat berbagai kecaman.
“PGI menerima kecaman dari banyak warga Kristen. Mayoritas kecaman ini mengerucut pada narasi dominan ‘kadrun’, ‘taliban’, dan sejenisnya,” kata Jacky Manuputty, dikutip dari situs resmi PGI.
Dia menambahkan bahwa PGI juga dianggap mendukung kelompok ‘kadrun’, serta mencampuri urusan yang bukan menjadi ‘core issue’ gereja.
Oleh karena itu, Jacky Manuputty menjelaskan beberapa pertimbangan di balik sikap PGI terhadap polemik di KPK.
“Pertanyaan pokok yang sering mengemuka, apakah PGI harus terlibat dalam isu ini? Tentu pertanyaan ini tak perlu diajukan bila dipahami sejarah dan kiprah PGI di Indonesia,” ucapnya.
Jacky Manuputty menjelaskan bahwa cara pandang PGI terhadap relasi, hubungan atau hubungan Gereja dan masyarakat atau negara sudah jelas dimuat dalam dokumen PGI (DKG).
“Terkait KPK, perlulah diingat bahwa pembentukan lembaga anti korupsi ini sepenuhnya didukung oleh PGI. Dalam perjalanannya, selama ini PGI bekerja sama dengan KPK untuk mengarus-utamakan sikap melawan korupsi,” tuturnya.
Selanjutnya, Jacky Manuputty menekankan bahwa sejak dulu PGI telah menyikapi secara kritis kecenderungan pelemahan KPK yang mengemuka lewat konflik berjilid-jilid di KPK.
Dan dalam beberapa tahun terakhir, terdapat terpaan isu ‘kadrun’, ‘taliban’, dan sejenisnya yang disematkan kepada KPK.
Jacky Manuputty mengatakan bahwa stigma tersebut tidak dapat ditakar kebenarannya. Namun kekuatan diksinya seketika menyalakan alarm di kepala banyak orang, mengingat polarisasi konflik identitas di Indonesia selama dua dekade terakhir.
“Tidaklah mengherankan saat PGI bersentuhan dengan polemik KPK saat ini, maka secara otomatis ia terhisap dalam jebakan stigma kadrun dan taliban,” ujarnya.
Dalam dukungan terhadap KPK, Jacky Manuputty menuturkan bahwa tidak bisa menutup mata terhadap kemerosotan KPK dalam beberapa tahun terakhir.
Berbagai isu seperti pembajakan kasus, penjualan barang bukti, hingga tindakan tebang pilih berkembang luas menjadi cerita publik.
“Tentunya ini ancaman serius terhadap keberlangsungan KPK. Perlu pembenahan serius dan menyeluruh terhadap KPK bila kondisi ini bisa diurai secara transparan,” tutur Jacky Manuputty.
Tidak hanya itu, PGI juga mengkritik tes wawasan kebangsaan (TWK) yang menempelkan pelabelan intoleran dan radikalisme.
“Tujuh dari sembilan orang pegawai KPK yang berkunjung ke Grha Oikoumene PGI pada hari Jumat kemarin, jelas-jelas tak bisa dikategorikan ‘kadrun’, ‘taliban’, dan diksi-diksi serupa yang sangat bias identitas (agama), karena mereka merupakan warga gereka,” kata Jacky Manuputty.
Terakhir, dia mengungkapkan bahwa permintaan PGI kepada Pemerintah patut dimaknai sebagai kontrol publik terhadap kebijakan yang diambil.
Presiden Jokowi pun telah meminta hasil TWK tidak dijadikan dasar untuk pemberhentian 75 pegawai KPK yang tidak lolos tes. Namun, proses pemberhentian terus berlangsung.
“Dalam kondisi ini, baiknya Pemerintah secara transparan menyampaikan alasan pemberhentian mereka melalui instrumen TWK yang dipakai. Dengan begitu, narasi dominan menyangkut stigma kadrun yang terlanjur ditelan mayoritas masyarakat tidak menjadi beban bagi langkah mereka ke depan,” tutur Jacky Manuputty. [Democrazy/pkr]
