DEMOCRAZY.ID
Bahkan, rencana penguasaan, pendudukan dan penjajahan atas Palestina itu sudah direncanakan Israel sejak 100 tahun lalu.
Itu dilakukan oleh organisasi zionis yang didirikan Theodor Herzl pada tahun 1882.
Demikian disampaikan Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta kepada wartawan, Senin (17/5/2021).
“Penguasaan wilayah ini sudah direncanakan sekitar 100 tahun lalu oleh Yahudi,” ungkap Anis Matta.
“Sementara, Herzl ini secara khusus disebut namanya dalam Deklarasi Kemerdekaan Israel dan secara resmi diberi sebutan sebagai ‘Bapak Rohani Negara Yahudi’ (the spiritual father of the Jewish State),” sambung Anis.
Mulanya, kata Anis, zionis punya empat pilihan negara untuk menampung kaum Yahudi. Yakni Palestina, Argentina, Uganda dan Mozambik.
“Tapi kemudian memilih Palestina, karena justifikasi keagamaan akan memudahkan mobilisasi global kaum Yahudi untuk bermigrasi ke Palestina,” paparnya.
Dukungan dari Inggris
Anis menyebutkan, pendirian negara Israel untuk kaum Yahudi di tanah Palestina mendapatkan dukungan dari PM Inggris Arthur Balfour.
Itu saat berkecamuknya Perang Dunia I dan bertepatan dengan terjadinya peristiwa Holocaust yang dilakukan oleh penguasa Jerman Adolf Hitler.
Kemudian, Arthur Balfour memberikan dukungan penuh Inggris terhadap misi zionis membentuk negara Israel di Palestina.
“Melalui surat ke Rothschild (Patriark Mayer Amschel Rothschild, bankir nomor satu di benua Eropa abad ke-18) saat berkecamuknya Perang Dunia I,” terangnya.
Menurutnya, Rothschild yakin pasukan sekutu yang di dalamnya ada Inggris dan Prancis, dapat mengalahkan Ottoman Imperium (Kesultanan Utsmaniyah Turki).
Dan itu membuat perjanjian membagi kekuasaan Ottoman, termasuk wilayah Palestina.
“Perjanjian itu dikenal dengan Perjanjian Sykes Picot,” terangnya.
Dalam perjanjian itu, kata Anis, Yerussalam akan dikelola sebagai ‘brown area’ yang akan dikelola internasional.
Namun akhirnya diambil alih oleh Inggris pada tahun 1920.
Dalam ruang pergerseran geopolitik inilah pengambil-alihan Palestina berlangsung.
“Dukungan Inggris melalui Deklarasi Balfour dan Perjanjian Sykes Picot, serta kemenangan Inggris dan Prancis dalam Perang Dunia I mempercepat ekspansi teritorial dan demografis kaum zionis untuk membentuk negara Israel semakin cepat,” ungkapnya.
PBB Mendukung Lewat Resolusi 181
Akibatnya, jumlah kaum Yahudi yang tadinya pada 1882 hanya 3 persen dari 460 ribu penduduk Palestina, dalam kurun waktu 70 tahun menjadi 31,5 persen dari 2.065.000 penduduk di tanah Palestina pada 1948.
Jadi, kata Anis Matta, zionis terencana secara masif untuk melakukan migrasi ke tanah Palestina sebelum negara Israel berdiri pada 1948.
“Berakibat konflik penguasaan lahan, yang tidak disadari oleh bangsa Palestina dan berujung pada penjajahan,” ujarnnya.
Sayangnya, PBB juga tidak berpihak kepada bangsa Palestina, justru mendukung Israel melalui Resolusi Nomor 181 Tahun 1947.
Dalam resolusi tersebut, tanah Palestina dibagi menjadi tiga zona.
Yakni untuk pemerintahan Israel, Palestina dan zona bersama yang dinamakan Al-Quds atau Yerussalem.
“Namun, akhirnya Al Quds juga dicaplok oleh Israel,” imbuhnya.
Singkatnya, bila hutang budi, karena tragedi holocaust yang menimpa Yahudi menjadi dasar negara-negara barat mendukung berdirinya negara Israel.
“Mengapa Palestina yang harus membayarnya?” tanya Anis Matta.
“Jadi logika apa yang membenarkan kaum Yahudi menjadi korban pembantaian di Eropa sekonyong-konyong datang ke Palestina dan berbalik menjadi pelaku pembantaian kaum Muslim Palestina?” tanya lagi.
Campur Tangan Amerika
Anis Matta menambahkan, penderitaan rakyat Palestina semakin menjadi-jadi.
Itu saat mantan Presiden Amerika Serikat (AS) mengakui Yerussalem sebagai ibukota Israel pada 6 Desember 2017 lalu.
“Pengakuan Trump (Donald Trump) terhadap Al Quds, Yerussalem sebagai ibukota Israel menyempurnakan skenario satu abad zionis,” bebernya.
“Ini sesuai mimpi Bapak Israel, Theodor Herzl. ‘tidaklah sempurna tanpa Al Quds’, Yerussalem,” pungka Anis Matta. [Democrazy/pjs]
