DEMOCRAZY.ID - Tuntutan keras Presiden Joko Widodo pada Junta Militer Myanmar menggelegar dalam acara ASEAN Leaders Meeting. Dalam pidatonya, Jokowi mendesak agar pemimpin Junta Militer Myanmar, Min Aung Hlaing menghentikan penggunaan kekerasan, memulai dialog yang inklusif, pembentukan special envoy ASEAN, pembukaan akses bantuan kemanusiaan, dan melepaskan tahanan politik. Namun usai pidato tersebut disampaikan, kini justru Presiden Joko Widodo yang mendapat tuntutan dari pegiat HAM dan demokrasi di tanah air. Salah satunya pendiri Perhimpunan Pendidikan Demokrasi, Rachland Nashidik. Dalam hal ini, politisi Partai Demokrat itu menuntut Presiden Joko Widodo bertanggung jawab dalam sejumlah hal. Mulai dari peristiwa KM 50 Tol Cikampek hingga pembebasaan para aktivis. “Saya menuntut Presiden Jokowi bertanggung jawab membawa pelaku pembunuhan warga sipil di KM 50 ke depan pengadilan dan bebaskan Syahganda, Jumhur, dan Anton!” tegasnya. KM 50 Tol Cikampek merupakan peristiwa penembakan
DEMOCRAZY.ID - Tuntutan keras Presiden Joko Widodo pada Junta Militer Myanmar menggelegar dalam acara ASEAN Leaders Meeting. Dalam pidatonya, Jokowi mendesak agar pemimpin Junta Militer Myanmar, Min Aung Hlaing menghentikan penggunaan kekerasan, memulai dialog yang inklusif, pembentukan special envoy ASEAN, pembukaan akses bantuan kemanusiaan, dan melepaskan tahanan politik. Namun usai pidato tersebut disampaikan, kini justru Presiden Joko Widodo yang mendapat tuntutan dari pegiat HAM dan demokrasi di tanah air. Salah satunya pendiri Perhimpunan Pendidikan Demokrasi, Rachland Nashidik. Dalam hal ini, politisi Partai Demokrat itu menuntut Presiden Joko Widodo bertanggung jawab dalam sejumlah hal. Mulai dari peristiwa KM 50 Tol Cikampek hingga pembebasaan para aktivis. “Saya menuntut Presiden Jokowi bertanggung jawab membawa pelaku pembunuhan warga sipil di KM 50 ke depan pengadilan dan bebaskan Syahganda, Jumhur, dan Anton!” tegasnya. KM 50 Tol Cikampek merupakan peristiwa penembakan