Menurutnya, Pertamina seharusnya tak lagi menjual Premium karena tak memenuhi standar baku mutu untuk kendaraan dan sudah ditinggalkan di banyak negara.
Sehingga, ia mempertanyakan mengapa Ahok tak mempermasalahkan hal tersebut.
Terlebih, kata dia, hanya Indonesia yang masih menggunakan BBM Premium sampai saat ini.
"Apa pemerintah kalah sama importir? Kenapa Ahok tidak ubek-ubek importir itu ya? Daripada ubek-ubek yang lain," ujarnya dalam rapat dengan agenda 'Formulasi Subsidi dan Kompensasi yang Tepat Sasaran Bagi Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin', Rabu (7/4).
Dalam kesempatan tersebut, ia juga membahas mengenai penyaluran subsidi LPG yang tidak tepat sasaran karena masih menggunakan skema lama atau berbasis barang.
Said menilai skema tersebut menimbulkan moral hazard di lapangan seperti praktik oplos.
Hal tersebut menyebabkan munculnya selisih harga yang harus ditutupi oleh pemerintah.
"Berarti yang oplos itu untungnya luar biasa. Sudah 3 kg untungnya ditambah oplos lagi," imbuhnya.
Sehingga, ia meminta pemerintah berbenah dalam persoalan subsidi energi.
"Kalau itu jadi beban APBN, tapi buat rakyat sejahtera, mungkin tidak masalah kali. Kita optimistis tahun ini bisa tumbuh minimal 4 persen, itu artinya kita on the track, karena kita pulih, kita akan berbenah supaya enggak ketinggalan kereta," pungkasnya. [Democrazy/cnn]