"Ada juga pelanggaran amanat muktamar Bali," kata Jimmy, sapaan akrabnya, menjelaskan alasan ingin menggelar KLB, Kamis, 8 April 2021.
Salah satunya, Jimmy mengatakan DPP sembarangan menunjuk pengurus DPC. Padahal, seharusnya penjaringan nama DPC harus melalui DPW.
Selain itu, ia juga menuding mekanisme musyawarah wilayah dan musyawarah cabang kerap tidak dijalankan.
Ada juga Dewan Syuro yang tidak dilibatkan dan diikutsertakan dalam penandatanganan kebijakan penting Partai, seperti SK dan yang lainnya.
Bahkan, ia juga menyebut ada kepengurusan ganda dan rangkap jabatan Pengurus DPP yang juga menjadi ketua DPW.
"Mereka Ketua DPC mereka pengurus DPW. Sementara orang lain ini disingkirkan," kata Jimmy.
Ia menyebut selama ini, kader-kader di tingkat DPC telah berusaha melawan hal ini.
Karena itu, mereka mendorong KLB agar Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin lebih memahami masalah tersebut.
"Kawan-kawan DPC yang dirugikan nunggu momentum dan komando para Masayikh dan Ulama sepuh aja," kata Jimmy. [Democrazy/tmp]