DEMOCRAZY.ID
Said mengatakan permasalahan tersebut didorong oleh berubahnya fungsi BUMN dari perusahaan konstruksi menjadi sektor jasa dan konstruksi.
“Tidak heran pembangunan apartemen, jalan tol, bandara, BUMN karya menjadi pemilik sahamnya,” ujar Said dalam diskusi virtual pada Jumat, 9 April 2021.
Padahal, menurut Said, BUMN karya tidak memiliki kemampuan untuk mengelola infrastruktur yang dibangun.
Di samping itu, BUMN karya harus mengerjakan penugasan dari negara yang tidak memiliki nilai ekonomi.
Said Didu mencontohkan pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat atau Bandara Kertajati yang tidak efektif.
Pada masa kepemimpinan Ignasius Jonan sebagai Menteri Perhubungan, rencana proyek ini sebetulnya tidak terealisasi.
“Namun saat Budi Karya jadi menteri perhubungan, ini diteruskan,” tutur Said.
Untuk mencegah membengkaknya utang, Said mengatakan seharusnya direksi BUMN menyampaikan kepada pemerintah bahwa negara harus menanggung seluruh biaya yang dibebankan akibat proyek yang tidak memiliki nilai ekonomi.
Hal itu sesuai dengan Pasal 66 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN.
Cara lain, negara bisa menyokong BUMN karya dengan penyertaan modal negara atau PMN. PMN, kata Said, terakhir kali diberikan pada periode 2016-2017.
Namun setelah itu, perusahaan konstruksi tidak lagi memperoleh penyertaan modal.
“Akhirnya BUMN konstruksi melanjutkan proyek dengan mencari utang. Kalau utang saya yakin karena net margin jasa konstruksi 4 persen. Kalau dia ambil utang yang bunganya 11-12 persen, dipastikan pasti akan rugi,” ujar Said.
BUMN karya, seperti PT Waskita Karya (Persero) Tbk, sebelumnya mencatatkan utang perusahaan yang mencapai Rp 90 triliun dan bunga utang Rp 4,7 triliun.
Membengkaknya utang terjadi salah satunya lantaran kegagalan proses divestasi lima ruas jalan tol. [Democrazy/tmp]
