DEMOCRAZY.ID
Melalui beberapa lembar poster, pria yang diketahui bernama Sandi ini bahkan memohon agar Presiden Joko Widodo turun tangan.
“Kalau untuk motif saya hanya memperjuangkan hak dan memang apa adanya kenyataan fakta di lapangan,” katanya saat dikonfirmasi pada Jumat, 9 April 2021.
Adapun persoalan yang dikeluhkan, di antaranya soal pengadaan barang atau alat penunjang kerja yang menurutnya tidak sesuai standar keamanan.
“Untuk pengadaan barang Damkar itu hampir semua tidak sesuai spek yang kita terima, tapi kita dituntut bekerja 100 persen tapi barang-barang yang kita terima itu tidak 100 persen,” keluhnya.
Sandi mencontohkan, harga selang yang katanya bernilai jutaan rupiah nyatanya mudah rusak. “
Hanya beberapa tekanan saja sudah jebol,” tuturnya.
Kemudian, Sandi juga mengeluhkan soal hak-hak yang dirasa tidak adil.
“Anggota disuruh tanda tangan Rp1,8 juta, padahal hanya menerima uangnya setengah, Rp850 ribu. Waktu itu dana untuk nyemprot disinfektan. Kemarin kita disuruh nyemprot segala macam,” tuturnya.
Tak hanya itu saja, Sandi menyebut, honor untuk petugas yang non Pegawai Negeri Sipil (PNS) seperti dirinya kerap dipotong dengan alasan untuk membayar iuran BPJS.
Adapun honor yang semestinya diterima setiap bulan yakni Rp3,4 juta.
“Honor kita tanda tangan Rp3,4 juta tapi dipotong Rp200 ribu. Katanya untuk BPJS, sedangkan BPJS pemerintah sudah ada anggarannya. Alasan pejabat kan nggak ada anggarannya. Saya tanya-tanya ternyata memang ada. Kita digelapin gitu.”
Sandi mengakui, jika aksinya ini akan beresiko, namun ia tak gentar.
“Teman-teman saya ngomong, takut, punya anak istri. Ya kalau saya, saya sudah kecebur, ya saya mau gimana terlanjur basah,” katanya.
Sementara itu, Komandan Regu DPKP Posko Wali Kota Depok, Leo, tak menampik jika foto aksi protes yang viral di media sosial itu adalah anak buahnya.
“Kalau peristiwa poster itu (protes) kalau tidak salah dua hari yang lalu. Dia melakukan sendiri, mungkin tidak ada kepuasan sama pemimpin,” katanya.
Namun demikian, Leo belum bisa berkomentar banyak karena hal itu ada di ranah pimpinan DPKP.
Terpisah, Kepala DPKP Depok, Ganda Budiana, sayangnya belum bersedia memberikan komentar meski sejumlah awak media telah mendatangi kantornya di kawasan GDC.
Tak hanya itu, ketika dihubungi melalui telepon seluler, Gandara juga belum memberikan respons hingga berita ini diturunkan. [Democrazy/vv]
