DEMOCRAZY.ID - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali sera menilai Kementerian Investasi saat ini tak dibutuhkan Indonesia. Adapun penilaian tersebut ia sampaikan untuk menanggapi rencana pemerintah membentuk kementerian baru yaitu Kementerian Investasi. Pasalnya, ia melihat hambatan investasi seyogianya berada di sektor kepastian hukum dan birokrasi. Menurut dia investor kerap dikecewakan dengan peraturan investasi yang tidak jelas serta tumpang tindih dan lambatnya birokrasi dalam mengurus administrasi. "Memang benar sudah tinggi sebetulnya di zaman Pak Jokowi, investasi yang masuk. Tapi tetap kenapa masih banyak yang masuk Singapura, kenapa masih banyak relokasi ke Thailand? Kenapa kemarin ramai-ramai ke Vietnam?," kata Mardani dalam diskusi virtual Polemik MNC Trijaya "Evaluasi Kabinet dan Peta Politik 2024" Sabtu (10/4/2021). Mardani mengatakan merajalelanya korupsi serta lemahnya penegakan hukum juga turut menghambat investasi di Indones
DEMOCRAZY.ID - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali sera menilai Kementerian Investasi saat ini tak dibutuhkan Indonesia. Adapun penilaian tersebut ia sampaikan untuk menanggapi rencana pemerintah membentuk kementerian baru yaitu Kementerian Investasi. Pasalnya, ia melihat hambatan investasi seyogianya berada di sektor kepastian hukum dan birokrasi. Menurut dia investor kerap dikecewakan dengan peraturan investasi yang tidak jelas serta tumpang tindih dan lambatnya birokrasi dalam mengurus administrasi. "Memang benar sudah tinggi sebetulnya di zaman Pak Jokowi, investasi yang masuk. Tapi tetap kenapa masih banyak yang masuk Singapura, kenapa masih banyak relokasi ke Thailand? Kenapa kemarin ramai-ramai ke Vietnam?," kata Mardani dalam diskusi virtual Polemik MNC Trijaya "Evaluasi Kabinet dan Peta Politik 2024" Sabtu (10/4/2021). Mardani mengatakan merajalelanya korupsi serta lemahnya penegakan hukum juga turut menghambat investasi di Indones