DEMOCRAZY.ID
Apalagi, pencopotan pejabat PT Pelni dan pembatalan kajian yang akan digelarnya dituding karena radikal.
Amirsyah meminta Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menjelaskan terkait kisruh pencopotan pejabat PT Pelni tersebut.
Terlebih, soal adanya stempel radikal dibelakang pembatalan kajian yang akan diadakan oleh pejabat PT Pelni itu.
"Janganlah terlalu mudah memberikan stigma radikal, karena istilah radikal sendiri masih menjadi perbebatan yang kemudian tak jelas substansi apanya yang radikal, kemudian dijadikan alasan pembatalan ceramah di PT Pelni," kata Amirsyah, Sabtu (10/4/2021).
Menurut dia, tuduhan ajaran Salafi dan Wahabi menjadi 'alat pemukul'. Sebab dakwah menjadi alat merangkul.
"Jangan istilah radikal di jadikal alat memecah belah umat dan bangsa. Dan janganlah mudah melakukan tuduhan salafi dan wahabi dijadikal alat memukul. Karena dakwah pada dasarnya merangkul, bukan memukul, mengajak bukan mengejek, memberikan solusi, bukan menebar simpati," katanya.
Amirsyah juga mempertanyakan pembatalan sejumlah ustadz yang akan berceramah di dalam kajian tersebut.
Di mana, kajian terkait pelaksanaan Ramadhan yang bertema 'Ramadhan Memperkuat dan Memperteguhkan Iman' itu sebenarnya sangat menarik untuk diikuti.
"Mengapa ini terjadi di negeri yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Di negara yang toleran, justru tindakan pembatalan inilah yang menimbulkan intoleran," ucap dia.
Berdasarkan flyer yang diperoleh, kajian yang menjadi permasalahan itu mengundang beberapa ustadz ternama.
Diantaranya, Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH M Cholil Nafis.
Kemudian, Ustadz Syafiq Riza Basalamah, serta Ustadz Firanda Andirja. Kajian daring itu digelar oleh Badan Kerohanian Islam (Bakis) PT Pelni.
Amirsyah meminta Erick Thohir memberikan pembinaan terhadap petinggi PT Pelni terkait kisruh pembatalan kajian Ramadan yang didalamnya terdapat sejumlah ustadz terkenal.
"Kalau mau jujur tolong dilakukan pembinaan karena mereka selama ini dikenal sebagai ustadz populer yang ceramahnya juga banyak ditemukan di Youtube, kok enggak di evaluasi, kok tiba-tiba disebut radikal," keluhnya.
Sekadar informasi, seorang pejabat PT Pelni dikabarkan dicopot dari jabatannya gegara merencanakan kajian Ramadan atasnama perusahaan tanpa izin direksinya.
Kabar itu datang langsung dari Komisaris Independen PT Pelni Dede Budhyarto melalui akun twitternya @kangdede78.
"Pejabat yang terkait dengan kepanitiaan acara tersebut telah dicopot. Ini pelajaran sekaligus warning (peringatan) kepada seluruh BUMN, jangan segan-segan mencopot ataupun memecat pegawainya yang terlibat radikalisme. Jangan beri ruang sedikit pun, berangus," kata Dede. [Democrazy/inw]
