DEMOCRAZY.ID
Dilansir Malay Mail, siswi-siswi itu diperiksa untuk mengetahui siapa saja yang bisa berpuasa atau tidak, dengan mengecek sedang menstruasi atau tidak.
Mereka bercerita, praktik dilakukan dengan cara melepas celana dalam mereka di depan pemeriksa untuk menunjukkan bahwa mereka sedang menstruasi.
Komisi Hak Asasi Manusia Malaysia (Suhakam) menyebut pemeriksaan berkala ini sebagai pelanggaran hak-hak anak dan melawan hukum karena mengandung unsur pelecehan atau pelecehan seksual.
Komisioner Anak Profesor Datuk Noor Aziah Mohd Awal mengatakan hal ini sudah sesuai dengan Pasal 28 Convention on the Rights of the Child (CRC) yang diratifikasi oleh Malaysia pada tahun 1995.
"Negara pihak berkewajiban untuk memastikan bahwa sekolah menerapkan disiplin sesuai dengan haknya. Martabat anak-anak," kata Noor Aziah, Sabtu (24/4/2021).
Ia juga menyebut di bawah Konvensi yang sama, Pasal 16, 19 dan 36 masing-masing menyatakan bahwa seorang anak memiliki hak privasi.
Noor Aziah juga mengingatkan Kementerian Pendidikan untuk melindungi semua anak atau siswa dari pelecehan dan eksploitasi seksual sebagaimana diatur dalam Pasal 34 KHA.
Tak hanya itu, ia juga mendesak kementerian untuk mengambil tindakan tegas terhadap guru dan otoritas sekolah yang telah melanggar hak dan martabat anak. [Democrazy/idz]
