DEMOCRAZY.ID
Pihaknya menilai, Jokowi tak perlu mempertimbangkan pendekatan spiritual, semisal penentuan hari Rabu untuk kemudian melakukan reshuffle kabinet.
Hal itu lantaran menurutnya yang terpenting ialah menyegerakan perombakan kabinet tersebut.
Kendati begitu, PKB juga berdalih bahwa pihaknya tidak dalam keadaan mendesak Jokowi melakukan reshuffle.
Hanya saja, kata Luqman, keputusan soal reshuffle itu harus segera dilakukan Jokowi, mengingat kebijakan tersebut juga banyak mendapat dukungan dari masyarakat.
Luqman mengatakan, kalau rencana reshuffle yang sudah diendus publik tersebut lama dilaksanakan, maka bukan tidak mungkin kinerja menteri di jajaran kabinet bakal terganggu.
Kalau kinerja para menteri terganggu, tentu bisa merugikan rakyat dan presiden itu sendiri.
“Bagi masyarakat dan negara, lebih penting mempertimbangkan perlunya segera ada kepastian. Dalam keadaan seperti ini, di mana rencana reshuffle sudah terbuka ke publik, jika berlama-lama pasti akan mengganggu kinerja menteri-menteri. Kalau kinerja menteri terganggu, yang rugi tentu presiden dan rakyat,” kata Luqman, pada Senin, 19 April 2021.
Terlebih Luqman menjelaskan situasi dan dinamika Republik Indonesia saat ini yang membutuhkan kepastian perihal soliditas kabinet.
Ia menuturkan penanganan pandemi dan upaya menjaga kehidupan ekonomi, pelaksanaan pendidikan nasional yang amburadul, gangguan keamanan di Papua serta penanganan bencana alam di berbagai daerah akan terganggu jika anggota-anggota kabinet tidak dalam kepercayaan diri penuh akibat isu reshuffle.
“PKB sama sekali tidak dalam posisi mendesak presiden melakukan reshuffle. Tapi jika Presiden memutuskan akan melakukan reshuffle, sebaiknya segera saja diumumkan, agar kabinet segera dapat bekerja normal kembali,” ujar Luqman.
Ditanya lebih lanjut apakah reshuffle sebaikanya dilakukan di bulan Ramadan tahun ini atau seusai lebaran, Wakil Ketua Komisi II DPR itu memandang lebih cepat dilakukan maka lebih baik.
“Semakin cepat semakin baik,” imbuhnya. [Democrazy/hps]
