DEMOCRAZY.ID - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mengkiritik wacana pemerintah yang hendak mengkategorikan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua sebagai organisasi terorisme. Koordinator Kontras Fatia Maulidiyanti menilai, wacana tersebut menunjukkan bahwa pendekatan keamanan masih digunakan pemerintah dalam penanganan masalah di Papua. "Sehingga pemerintah tidak hanya gagal dalam memahami akar konflik Papua yang sebenarnya, tapi juga membuka jalan bagi penggunaan pendekatan keamanan (militeristik) dalam penyelesaiannya," ujar Fatia dalam keterangan tertulis, Kamis (8/4/2021). Menurut Fatia, pendekatan keamanan terkait masalah Papua sangat mencolok dalam dua tahun terakhir. Misalnya, peningkatan pengamanan pasca-peristiwa rasisme di Surabaya pada 2019. Awalnya, pemerintah melakukan pelambatan yang disusul blokade akses internet. Namun, ketika kekerasan pecah, pemerintah justru menambah jumlah personel keamanan. Kemudian pada 2020, K
DEMOCRAZY.ID - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mengkiritik wacana pemerintah yang hendak mengkategorikan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua sebagai organisasi terorisme. Koordinator Kontras Fatia Maulidiyanti menilai, wacana tersebut menunjukkan bahwa pendekatan keamanan masih digunakan pemerintah dalam penanganan masalah di Papua. "Sehingga pemerintah tidak hanya gagal dalam memahami akar konflik Papua yang sebenarnya, tapi juga membuka jalan bagi penggunaan pendekatan keamanan (militeristik) dalam penyelesaiannya," ujar Fatia dalam keterangan tertulis, Kamis (8/4/2021). Menurut Fatia, pendekatan keamanan terkait masalah Papua sangat mencolok dalam dua tahun terakhir. Misalnya, peningkatan pengamanan pasca-peristiwa rasisme di Surabaya pada 2019. Awalnya, pemerintah melakukan pelambatan yang disusul blokade akses internet. Namun, ketika kekerasan pecah, pemerintah justru menambah jumlah personel keamanan. Kemudian pada 2020, K