DEMOCRAZY.ID
Awalnya, Rocky menyampaikan penilaiannya bahwa tidak ada urgensi di balik penggabungan dua lembaga tersebut.
Menurutnya, pengembangan riset dan pengetahuan dapat berjalan tanpa kedua lembaga harus digabungkan.
"Saya nggak anggap penting itu penggabungan itu," kata Rocky di akun YouTube-nya pada Minggu, 11 Maret 2021.
"Karena menggabungkan antara Depdikbud dan Menristek, itu kan suatu proses yang sebetulnya bisa berjalan tanpa harus dua lembaga itu dicemplungkan ke dalam satu institusi. Ya bisa tukar tambah hasil atau bisa saling kirim laporan status pengetahuan kita," jelasnya.
Lebih lanjut, Rocky Gerung mengatakan bahwa penggabungan itu cenderung dipaksakan, seolah negara memiliki riset yang sedang diunggulkan.
"Lain kalau memang ada daftar riset kita yang sedang diunggulkan sehingga musti diefisienkan researcher itu, peneliti. Faktanya kita nggak punya peneliti, jadi ngapain? Apa urusannya?" ujar Rocky.
Ia lantas mencurigai bahwa penggabungan itu adalah upaya menyingkirkan Nadiem Makarim, Mendikbud dari kabinet Prediden Jokowi.
"Karena itu satu-satunya urusan adalah mungkin dalam upaya mendepak Nadiem, ya harus dicari cara supaya terbaca seolah-seolah memang ada kebutuhan untuk reorganisir soal-soal research ini," katanya.
Bahkan, Rocky menyindir bahwa pemerintah hanya cari-cari isu demi menggantikan Nadiem.
"Keadaan ini memperlihatkan bahwa pemerintah ini nyari-nyari isu aja itu. Bilang aja kalau Nadiem memang nggak diperlukan, ya udah Nadiem diganti. Cuma mungkin nggak enak, alasannya oke dilebur," ujar Rocky.
"Karena itu nggak mungkin ada dua menteri di situ kan. Jadi Nadiem yang ditendang atau Bambang Brodjonegoro diganti atau orang lain yang diganti," sambungnya.
Rocky juga lalu menegaskan pendapatnya bahwa tidak ada urgensi di balik penggabungan Kemenristek dan Kemendikbud.
"Tapi, apapun idenya, itu tetap bukan hal yang urgen sebetulnya. Saya nggak tahu kalau ada urgensi lain di balik upaya penggabungan ini," tandasnya.
Adapun penggabungan Kemenristek ke Kemendikbud disetujui dalam Rapat Paripurna DPR yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Jumat, 9 April 2021.
Selain penggabungan kedua lembaga tersebut, DPR juga menyetujui pembentukan Kementerian Investasi. [Democrazy/trk]
