DEMOCRAZY.ID - Haikal Hassan Baras galau. Ia prihatin dengan kondisi Indonesia. Ia mengutip berita kajian tahun 2018 yang menyatakan bahwa harta 4 orang kaya di Indonesia setara dengan harta 100 juta warga miskin. Sementara di sisi lain, Pemerintah Indonesia terus menekan kelompok oposisi di antaranya Habib Rizieq Shihab yang dijerat dengan pasal kerumunan. Menurutnya, soal ketidakadilan lebih penting didiskusikan ketimbang soal pasal kerumunan. “Berdasarkan pasal 33 UUD'45, Negara bisa mengambil harta 4 orang yg menguasai ratusan juta hektare lahan di NKRI ini (yg katanya hargamati). Di+62 apapun bisa dicari2 KUHPnya asal jeli spt kata beliao,” kata Haikal, Jumat (9/4/21). “Itu yg perlu didiskusikan. Bukan pasal kerumunan...!!!” imbuh Haikal. Hal tersebut karena Indonesia masih menganut sistem ekonomi liberal. Hal ini terlihat dari perbandingan kekayaan segelintir orang setara dengan harta jutaan warga miskin. Ini diungkapkan Managing Director Political Economy and Policy S
Katanya NKRI Harga Mati? Kok Bisa 4 Orang Kuasai Ratusan Ha Tanah RI? Haikal: Itu yang Perlu Didiskusikan, Bukan Pasal Kerumunan!
April 09, 2021
0
Komentar
DEMOCRAZY.ID - Haikal Hassan Baras galau. Ia prihatin dengan kondisi Indonesia. Ia mengutip berita kajian tahun 2018 yang menyatakan bahwa harta 4 orang kaya di Indonesia setara dengan harta 100 juta warga miskin. Sementara di sisi lain, Pemerintah Indonesia terus menekan kelompok oposisi di antaranya Habib Rizieq Shihab yang dijerat dengan pasal kerumunan. Menurutnya, soal ketidakadilan lebih penting didiskusikan ketimbang soal pasal kerumunan. “Berdasarkan pasal 33 UUD'45, Negara bisa mengambil harta 4 orang yg menguasai ratusan juta hektare lahan di NKRI ini (yg katanya hargamati). Di+62 apapun bisa dicari2 KUHPnya asal jeli spt kata beliao,” kata Haikal, Jumat (9/4/21). “Itu yg perlu didiskusikan. Bukan pasal kerumunan...!!!” imbuh Haikal. Hal tersebut karena Indonesia masih menganut sistem ekonomi liberal. Hal ini terlihat dari perbandingan kekayaan segelintir orang setara dengan harta jutaan warga miskin. Ini diungkapkan Managing Director Political Economy and Policy S