DEMOCRAZY.ID
Ia mengutip berita kajian tahun 2018 yang menyatakan bahwa harta 4 orang kaya di Indonesia setara dengan harta 100 juta warga miskin.
Sementara di sisi lain, Pemerintah Indonesia terus menekan kelompok oposisi di antaranya Habib Rizieq Shihab yang dijerat dengan pasal kerumunan.
Menurutnya, soal ketidakadilan lebih penting didiskusikan ketimbang soal pasal kerumunan.
“Berdasarkan pasal 33 UUD'45, Negara bisa mengambil harta 4 orang yg menguasai ratusan juta hektare lahan di NKRI ini (yg katanya hargamati). Di+62 apapun bisa dicari2 KUHPnya asal jeli spt kata beliao,” kata Haikal, Jumat (9/4/21).
“Itu yg perlu didiskusikan. Bukan pasal kerumunan...!!!” imbuh Haikal.
Hal tersebut karena Indonesia masih menganut sistem ekonomi liberal.
Hal ini terlihat dari perbandingan kekayaan segelintir orang setara dengan harta jutaan warga miskin.
Ini diungkapkan Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan.
"Ekonomi Indonesia saat ini sangat liberal, yang terlihat bahwa empat orang terkaya Indonesia setara bahkan lebih dari 100 juta kekayaan penduduk miskin," ujar Anthony saat memberi paparan pada acara seminar ekonomi di era Jokowi di Jakarta, Kamis (5/4/2018).
Kesenjangan ini juga disebabkan penguasaan aset yang sebagian besar masih dimiliki segelintir orang kaya atau pengusaha.
Salah satunya, penguasaan lahan perkebunan dan pertambangan yang dikuasai segelintir pengusaha.
"Kepemilikan lahan perkebunan dan pertambangan dikuasai segelintir kelompok pengusaha dan dikuasai asing dan konglomerat CPO-nya. Jalan raya semuanya berbayar. Investor jalan tol juga ditawarkan ke investor," tegas dia.
Menurut Anthony, kebijakan yang ditetapkan pemerintah saat ini juga dinilai belum terlepas dari kepentingan politik.
"Kita lihat yang lebih mengkhawatirkan bahwa sejak reformasi kita sudah menuju komponen korporasi. Kebijakan-kebijakan politik ekonomi itu diwarnai kepentingan korporasi. Jadi tidak steril kepentingan masyarakat," dia menambahkan.
Anthony menambahkan, kebijakan lain seperti ekonomi pancasila dinilai belum memberi dampak banyak bagi ekonomi Indonesia.
Hingga kini pelaksanaannya masih tergolong normatif dan belum ada implementasi nyata.
"Ekonomi Pancasila hanya sangat abstrak. Tidak ada wujud dan tidak bisa diimplementasikan. Maka harus dibuat penegasan apakah normatif atau positif. Saya ingin menggarisbawahi bahwa ekonomi kita masih jauh dari yang kita harapkan," dia menandaskan. [Democrazy/ntrl]
