DEMOCRAZY.ID
KAMI melansir berbagai laporan yang menyebutkan bahwa hingga Maret, kudeta berdarah itu telah menewaskan 520 orang.
Dalam siaran pers yang ditandatangani Komite Eksekutif KAMI Adhi Massardi dan Radhar Tribaskoro itu, KAMI menyatakan, peristiwa di Myanmar telah menjadi cerita kelam bagi perkembangan demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM) di kawasan Asia Tenggara. Khususnya di negara-negara yang tergabung dalam ASEAN.
Karena itu, menurut para aktivis KAMI, sebagai tuan rumah kantor ASEAN, pemerintah Indonesia dinilai harus merespons kondisi di Myanmar dengan mengambil langkah-langkah strategis.
Sehingga konflik berdarah itu tidak semakin memanas dan berkepanjangan.
"Indonesia perlu bertindak lebih responsif dan cepat dengan langkah-langkah strategis. untuk menghindari semakin memanasnya kawasan ASEAN di tengah-tengah krisis ekonomi global, dan pandemi Covid-19 yang menimpa seluruh dunia," katanya.
Dalam point pernyatannnya, KAMI mendukung dibentuinya pemerintahan sementara yang digagas Parlemen Myanmar.
Langkah politis itu dianggap penting agar kran komunikasi dan dialog untuk menyelesaikan masalah itu terbuka.
"Mendukung kelompok-kelompok di Myanmar, baik sipil maupun militer, untuk menghentikan kekerasan, melakukan dialog guna menegakkan kembali prinsip-prinsip demokrasi," kata KAMI dalam siaran persnya. [Democrazy/akr]
