DEMOCRAZY.ID
Demikian dikatakan pengamat politik Muslim Arbi dalam pernyataan, Kamis (8/4/2021).
“Pembangunan ibu kota baru dipaksakan agar asing melalui cukong dan taipan bisa menguasai Indonesia,” ungkapnya.
Kata Muslim, para taipan dan cukong sudah membeli lahan di ibu kota baru sehingga nilainya akan naik berlipat-lipat.
“Ketika ibu kota sudah dibangun harga tanah yang sudah dibeli para cukong dan taipan harganya menjadi tinggi. Dari segi bisnis sangat menguntungkan,” ungkapnya.
Muslim mengatakan, pemerintah yang membolehkan swasta mengundang asing dalam membangun ibu kota baru menunjukkan negara tidak mempunyai uang.
“Pembangunan ibu kota terlalu dipaksakan dan hanya menguntungkan kelompok tertentu saja,” jelas Muslim.
Kata Muslim, pembangunan ibu kota baru bisa melanggar konstitusi karena sampai sekarang belum ada payung hukumnya.
“Payung hukum untuk membangun ibu kota baru belum ada,” paparnya.
Menteri PPN/ Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, mengatakan perusahaan swasta nasional boleh mengundang investor asing untuk membangun kawasan Ibu Kota Negara (IKN) atau ibu kota baru di Kalimantan.
Kita memberi tantangan kepada para pengusaha swasta nasional, silakan mengundang partner asingnya.
"Jadi bukan pemerintah yang mengundang investor asing,” ujar Menteri Suharso, Kamis (8/4/2021).
Suharso mengatakan, pembangunan IKN merupakan playing ground baru bagi para pengusaha yang nantinya akan menjadi objek pajak pemerintah, karenanya pemerintah tidak menutup akses untuk investor swasta.
“Ketika industri properti sedang turun, real esatate, marketing turun kenapa tidak mereka bergerak di sana. Kalau mereka dikasih playing ground, mendorong tingkat produktivitas modal mereka, kemudian memperoleh laba, itu kan objek pajak,” kata Suharso. [Democrazy/suaranas]
