DEMOCRAZY.ID
Ia khawatir proyek tersebut akan berdampak buruk terhadap kehidupan Desa Sumurgeneng yang sejak dahulu dikenal subur dan makmur.
"Saya dan teman-teman beberapa orang tidak sepakat [lahan diambil alih]. Karena lahan subur itu kami senang bertani. Pertamina ini, sebelum berdirinya Pertamina sekarang, itu kan air minum di Sumurgeneng bisa langsung kita minum karena segar. Tidak ada kemiskinan, hidup tenang," kata Wantono, Rabu (7/4) malam.
Wantono menyatakan keberatan menyerahkan lahan yang sehari-hari digunakan untuk bercocok tanam kepada Pertamina guna pembangunan kilang minyak.
Ia, bersama puluhan petani lainnya pun sempat melakukan demonstrasi dan menempuh jalur hukum untuk mempertahankan lahan yang sudah menahun menjadi gantungan hidup keluarganya.
Para pemilik lahan melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya atas penetapan lokasi (Penlok) yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Pertamina dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tuban.
Gugatan tersebut berhasil dimenangi para pemilik lahan.
Namun, pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Pertamina dan menyatakan sah untuk Penlok pembangunan kilang Tuban.
Berbagai upaya negosiasi ditempuh Pemerintah dan Pertamina dengan pemilik lahan, dan berkali-kali tidak menemui jalan terang.
Penolakan Wantono dan sejumlah petani lainnya kandas ketika Pertamina memilih upaya konsinyasi, yakni menitipkan uang ganti untung ke Pengadilan Negeri Tuban.
Hal itu membuat Wantono tak berkutik. Ia terpaksa menerima uang Rp24 miliar sebagai pembayaran atas lahan seluas 4 hektare yang di atasnya tumbuh subur jagung dan kacang.
Hasil penjualan lahan tersebut membuat warga terdampak lainnya menyandang status miliarder baru.
Banyak dari mereka secara serentak membeli kendaraan roda empat alias mobil baru.
Namun, Wantono sendiri mengaku menggunakan uang tersebut untuk membeli tanah di sejumlah daerah yang berdekatan dengan desanya.
Peruntukan tanah tersebut ia gunakan kembali untuk bercocok tanam.
"Kita ngomong bukan hanya uang, dapat berapa, dan sebagainya. Pertamina bisa menjamin ketika berdiri pabrik apakah air nantinya bisa kita minum, apakah udara bisa sesegar ini, belum lagi ada dampak-dampak sosial budaya, pencemaran lingkungan dan udara, tanggung jawab Pertamina bagaimana nantinya," seru Wantono.
Ia lantas mengingatkan pemerintah ataupun Pertamina agar memikirkan warga terdampak apabila kilang sudah beroperasi penuh.
Negara, lanjut dia, harus bisa memberikan kesejahteraan bagi warganya.
"Kalau nanti dampaknya memelaratkan itu yang berbahaya. Pertamina harus konstitusional, artinya bisa mengangkat kesejahteraan warga setempat. Jadi, harus meningkat kesejahteraannya," tandasnya.
Pembangunan kilang di Tuban membutuhkan pembebasan lahan hingga 841 hektare (ha). Proyek ini sebelumnya sempat masuk dalam daftar Rp708 triliun investasi yang mangkrak karena terkendala pembebasan lahan.
Nilai proyek kilang di Tuban sendiri mencapai Rp211,9 triliun. Kilang ini merupakan proyek dari usaha patungan antara Pertamina dan perusahaan migas asal Rusia bernama Rosneft.
Pada 2017, kedua perusahaan membentuk PT Pertamina Rosneft dengan komposisi saham 55 persen (Pertamina) dan 45 persen (Rosneft).
Lahan pembangunan kilang tersebar di tiga wilayah yaitu Desa Kaliuntu, Desa Wadung, dan Desa Sumurgeneng.
Khusus Desa Sumurgeneng terdapat sekitar 225 hektare lahan yang dibebaskan, dengan jumlah pemilik sebanyak 225 orang. [Democrazy/cnn]
