DEMOCRAZY.ID
Kritikan keras itu dilontarkan Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah saat rapat kerja dengan Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, Kementerian Sosial dan Kementerian Pertanian, Rabu (7/4/2021).
Yang lebih memalukan lagi, kata Said diketahui adanya anggota DPR yang ternyata juga mendapatkan subdisi listrik dari pemerintah, padahal jelas-jelas dia adalah orang yang mampu.
"Seharusnya subsidi ini bagi mereka yang tak mampu yang miskin," kata Said.
Makanya dirinya mengusulkan agar pemerintah mengubah skema penyaluran subsidi ini menjadi penyaluran subsidi secara tertutup atau langsung kepada penerima manfaat. Ini dilakukan untuk semua subsidi, baik listrik maupun LPG.
Tak hanya itu data-data penerima subsidi juga harus akurat dan sesuai dengan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) yang dimiliki oleh Kementerian Sosial.
"Keinginan kita mempertajam subsidi ini supaya tepat sasaran dan mempermudah akses masyarakat mendapat subsidi itu," paparnya.
Dia memaparkan, untuk tahun lalu ada sebanyak 23,9 juta pelanggan 450 VA yang mendapatkan subsidi listrik.
Padahal di DTKS yang berhak mendapatkan manfaat harusnya 12,6 juta pelanggan saja.
Artinya, ada banyak masyarakat yang seharusnya tidak mendapatkan tapi ikut menikmati.
"Subsidi ke depan harus fix. Tidak bisa lagi menyesuaikan kalau dia naik, kemudian ikut naik. Tidak fair kalau kita bicara subsidi untuk orang miskin tapi tidak propone, karena hanya 26 persen yang menerima," kata dia.
Sementara itu, untuk subsidi LPG, Said menilai ini juga masih belum tepat sasaran karena yang menikmati masih banyak dari kalangan orang kaya.
Penyaluran subsidi LPG tidak tepat sasaran ini disebabkan karena masih dilakukan secara terbuka. Ini juga yang menyebabkan kenaikan anggaran setiap tahunnya. [Democrazy/sra]
