DEMOCRAZY.ID
Hal ini dikatakannya terkait pemberitaan Koran Tempo edisi 15 Maret 2021 yang mengungkap pertemuan tersebut.
"Pertemuan tersebut sama sekali tidak terjadi," kata Hasto dalam keterangan tertulis, Senin (15/3).
Pihaknya mengaku telah mendapat pelajaran agar tidak mengintervensi persoalan internal partai politik lain.
Terlebih, kata Hasto, PDIP memiliki pengalaman terkait intervensi penguasa di era Orde Baru.
"Ibu Ketua Umum Partai juga memiliki pengalaman bagaimana dikhianati, namun pada saat yang sama kami lebih memilih langkah konsolidasi, menyatu dengan rakyat, membangun keyakinan," ujar Hasto.
Diketahui, Megawati, saat masih menjabat Ketum PDI, sempat mengalami peristiwa kudatuli alias kerusuhan 27 Juli 1996 berupa pengambilalihan kantor partai secara paksa.
Pelakunya disebut sebagai massa PDI kubu Soerjadi, yang merupakan hasil kongres Medan yang didukung Orde Baru.
Laporan Komnas HAM menyebutkan ada dugaan keterlibatan jenderal ABRI dalam peristiwa itu, termasuk Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), eks Ketua Umum Partai Demokrat yang saat insiden itu terjadi menjabat Kepala Staf Komando Daerah Militer Jaya.
Hasto pun menyindir soal karma politik bagi pihak yang memiliki motif popularitas melalui pembentukan kesan terzalimi dalam kasus pengambilalihan partai ini.
"Demikian pula ketika ada yang membangun kesan terzalimi dengan motif popularitas, seluruh anggota dan kader Partai selalu bertahan pada keyakinan bahwa siapa yang menebar angin akan menuai badai," sindirnya.
"Politik itu pengabdian, berkeadaban, dan membangun masa depan. Mereka yang mendapatkan kekuasaan politik dengan tidak benar, akan mendapatkan karma politik. Itulah keyakinan dan ajaran leluhur," lanjut Hasto.
Terpisah, Panitia Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat Sumut, Ilal Ferhard, mengaku tidak mengetahui soal pertemuan Moeldoko dan Megawati.
"Saya enggak tahu mengenai informasi seperti itu, karena kita enggak pernah dengar dan menyaksikan, yang saya dengar hanya berita dari kawan dari media justru AHY ketemu Jokowi. Kalau Moeldoko ketemu Mega baru dengar," aku dia, Senin (15/3).
Ia pun menegaskan bahwa langkah Moeldoko sowan ke Mega belum pernah terlintas untuk dilakukan oleh pihaknya.
Jikapun pertemuan itu ada, ia menyebut itu hanya bagian dari silaturahmi lintas politik biasa.
"Seandainya konteks itu benar, artinya adanya pertemuan antara Mega dan Moeldoko dan beserta jajaran DPP, itu bagian dari lintas politik yang dilakukan oleh Ketua Umum versi KLB mungkin untuk klarifikasi berita yang selama ini," ucap Ilal.
Ilal mengaku fokus pihaknya saat ini ialah merapikan seluruh administrasi untuk untuk dokumen pendaftaran ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).
"Setelah itu baru bisa dilaksanakan safari kunjungi dengan silaturahmi," imbuh Ilal.
Sebelumnya diberitakan Moeldoko, yang sebelumnya terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB di Sumut, dikabarkan telah bertemu dengan Megawati di kediaman Presiden kelima RI itu di Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, Rabu (10/3).
KLB Demokrat itu membuat Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan juga Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat SBY, meradang dan menyatakan 'perang'.
Pemerintah sejauh ini masih mengakui DPP Partai Demokrat pimpinan AHY. [Democrazy/cnn]
