DEMOCRAZY.ID
Hal ini, kata dia, untuk menghindari adanya perpecahan bangsa yang muncul akibat polarisasi yang saat ini masih ada di tengah masyarakat.
"Buat saya sebenarnya bukan Jokowi 3 periode. Sebetulnya saya membayangkan dan mengantisipasi bahwa pemilu 2024 itu nanti capresnya berpasangan Jokowi dengan Prabowo," kata Qodari dalam video yang diterima, Selasa, 16 Maret 2021.
Qodari mengatakan dasar argumentasinya adalah kekhawatiran fenomena polarisasi politik yang sangat keras.
Ia melihat polarisasi ini semakin hari semakin keras. Pengalaman Indonesia di Pemilu 2014, Pilkada Jakarta 2017, dan Pilpres 2019 menunjukan bahwa polarisasi itu terjadi dengan kencang di Indonesia.
Ia mengatakan hal ini juga terjadi di belahan dunia lain.
Yang paling kentara, kata Qodari, adalah di Amerika Serikat pada Pilpres 2020 lalu, yang berujung aksi kekerasan.
"Polarisasi politik tersebut di era sekarang ini akan punya peluang untuk semakin kuat di Pemilu 2024, karena kita hidup di dunia digital," kata Qodari.
Apalagi, kata dia, Indonesia punya pengalaman panjang isu rasial maupun agama yang berujung pada kekerasan bahkan pertumpahan darah.
Atas dasar itu, Qodari mengatakan amandemen Undang-Undang menjadi wajar dan bahkan diperlukan untuk memastikan Indonesia tak terbelah lebih dalam di 2024 nanti.
"Melihat dalamnya masalah dan luasnya dampak, ya namanya amandemen perlu dilakukan. Dalam jangka pendek menyatukan Jokowi dengan Prabowo," kata Qodari.
Selama mereka bersatu, ia menilai potensi kelompok yang ingin membelah hilang.
Dalam waktu 5 tahun selanjutnya, ia menyebut Indonesia bisa berbenah dan berkonsentrasi membangun dengan lebih tenang dan meletakan pondasi serta mencari solusi terhadap masalah polarisasi.
Qodari mengatakan Jokowi dan Prabowo adalah simbol dari dua kubu yang terpecah sejak 2014 silam.
Jika Jokowi dan Prabowo maju bersama pada 2024, ia memperkirakan hanya ada satu pasang calon yang akan maju di Pilpres.
Karena PKS dan Demokrat yang berada di luar koalisi pemerintahan, jumlah suaranya tak sampai 20 persen.
"Padahal syarat pengajuan calon presiden adalah 20 persen. Jadi nanti Jokowi dan Prabowo akan berhadapan dengan kotak kosong. Bukan tak ada dinamika, pasti ada dinamika tapi saya yakin dinamika dengan kotak kosong itu, karena dia bukan orang, tensinya pasti akan jauh lebih rendah kalau itu orang," kata Qodari.
Wacana penambahan jabatan presiden menjadi 3 periode ramai kembali dibicarakan setelah Pendiri Partai Ummat Amien Rais, menuding ada upaya rezim pemerintahan Jokowi mendorong sidang istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat menyetujui amandemen satu atau dua pasal dalam UUD 1945.
Menurut Amien, perubahan itu akan mencakup perpanjangan masa jabatan presiden dan wakil presiden.
"Kemudian nanti akan ditawarkan pasal baru yang memberikan hak bahwa presiden itu bisa dipilih tiga kali," ucap mantan Ketua MPR RI ini lewat akun Youtube Amien Rais Official, Sabtu malam, 13 Maret 2021. [Democrazy/tmp]
