DEMOCRAZY.ID
Menurut Ray secara aspek teknis, idealis, dan politis akan sulit jika wacana tersebut dilakukan.
“Secara teknis terkait waktu ya, hanya dua tahun itu sulit untuk mengubah misalnya, satu pasal dalam UUD 1945. Karena harus ada keterlibatan dari semua partisipasi masyarakat dan diputuskan dalam sidang MPR dan DPR,” kata Ray kepada Republika.co.id, Sabtu (13/3).
Selain itu, secara idealis, Ray menyebut tidak sepatutnya masa jabatan presiden berlangsung sampai tiga periode.
Sebab, akan menyakitkan jika mendapat presiden yang dinilai tidak layak tapi berkuasa selama tiga periode.
Dua periode, kata dia, sudah maksimal di tengah masyarakat Indonesia yang memiliki gairah politik tinggi.
“Jadi kalau presiden atau kepala daerah lebih dari dua periode sangat potensial menghambat regenerasi yang nantinya akan menimbulkan penganguran politik,” ujar dia.
Ray menilai, posisi Jokowi saat ini secara politis tidak sehebat saat dia berada di periode pertama. Popularitas dan elektabilitasnya terlihat menurun.
Terlebih, jika Presiden tidak bisa menyelesaikan pandemi Covid-19 sampai 2021.
Memaksakan menjabat dalam tiga periode di kondisi sekarang akan menimbulkan resistensi politik yang cukup luas dari masyarakat.
Khususnya dari kelompok pegiat Hak Asasi Manusia (HAM), demokrasi, anti korupsi, dan lain-lain.
Bahkan, jika tiga periode dapat diberlakukan, Ray tidak yakin Jokowi akan terpilih lagi.
Sebab, saat ini banyak orang yang membutuhkan figur baru.
“Dengan tiga pertimbangan itu, sulit wacana tersebut diwujudkan. Apalagi itu kalau hanya dimaksudkan untuk meloloskan Pak Jokowi menjadi tiga periode,” ujar dia.
Dia juga menekankan wacana ini tidak ada kaitannya dengan konflik internal Partai Demokrat yang masih belum selesai.
“Pak Jokowi tidak terlibat atau tidak menghalangi. Sederhana saja, dia tidak butuh Demokrat dan menurut saya akan rugi secara politik kalau Demokrat masuk ke dalam lagi,” kata dia. [Democrazy/tmp]
