DEMOCRAZY.ID - DPP Partai Demokrat mengirimkan surat kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, hingga Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terkait penyelenggaraan Kongres Luar Biasa (KLB) yang dimotori oleh sejumlah mantan kader. Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra memohon para pejabat tersebut mencegah serta menghentikan penyelenggaraan KLB yang mereka anggap ilegal dan inkonstitusional karena melanggar AD/ART Partai Demokrat yang sah. "Surat-surat tersebut sudah dikirimkan dan sudah diterima oleh Kantor Menko Polhukam, kantor Kapolri serta Kementerian Hukum dan HAM," kata Herzaky dalam keterangan tertulisnya, Jumat (5/3). Herzaky mengatakan, dalam surat tersebut, Partai Demokrat meminta perlindungan hukum dan pencegahan tindakan inkonstitusional. Surat itu juga ditandatangani langsung oleh Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan ...
DEMOCRAZY.ID - DPP Partai Demokrat mengirimkan surat kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, hingga Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terkait penyelenggaraan Kongres Luar Biasa (KLB) yang dimotori oleh sejumlah mantan kader. Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra memohon para pejabat tersebut mencegah serta menghentikan penyelenggaraan KLB yang mereka anggap ilegal dan inkonstitusional karena melanggar AD/ART Partai Demokrat yang sah. "Surat-surat tersebut sudah dikirimkan dan sudah diterima oleh Kantor Menko Polhukam, kantor Kapolri serta Kementerian Hukum dan HAM," kata Herzaky dalam keterangan tertulisnya, Jumat (5/3). Herzaky mengatakan, dalam surat tersebut, Partai Demokrat meminta perlindungan hukum dan pencegahan tindakan inkonstitusional. Surat itu juga ditandatangani langsung oleh Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan ...