HUKUM POLITIK

Yasonna Laoly Blak-blakan Soal Jabatan Menteri, Dari Kebijakan Kontroversial, HAM dan Desakan Mundur

DEMOCRAZY.ID
Januari 16, 2021
0 Komentar
Beranda
HUKUM
POLITIK
Yasonna Laoly Blak-blakan Soal Jabatan Menteri, Dari Kebijakan Kontroversial, HAM dan Desakan Mundur

Yasonna-Laoly-Blak-blakan-Soal-Jabatan-Menteri-Dari-Kebijakan-Kontroversial-HAM-dan-Desakan-Mundur
DEMOCRAZY.ID - Telah dua kali dipercaya Presiden Joko Widodo untuk menjabat Menteri Hukum dan HAM, kapasitas Yasonna Laoly tidak main-main.

Bagi Yasonna Laoly, penegakan pemerintahan berdasarkan hukum bukan sekadar penegakan hukum semata.


Akan tetapi, ini sebagai upaya negara membangun sistem hukum yang bekerja secara berkeadilan, tanpa diskriminasi, dan menjangkau seluruh struktur politik ketatanegaraan untuk menjamin hak dasar warga negara.


Kepada Gus Miftah, Yasonna Laoly menekankan bahwa penegakan hukum dan keadilan bukanlah perkara mudah.


Tak semudah berkomentar di sosial media atau bahkan membalikan telapak tangan.


Hal ini diungkapkan Yasonna Laoly pada program Ngobrol Bareng Gus Miftah di iNews, Jumat, 15 Januari 2021 malam.


Yasonna Laoly mengakui, dia kerap menjadi sorotan karena sering mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang kontroversial.


Sebut saja terkait napi asimilasi dan pro rehabilitasi bagi kasus pengguna narkoba, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika.


"Pemakai narkoba di penjara dapat menimbulkan kejahatan baru. Jika kurir dimasukkan dalam lapas, pengguna dalam lapas, bandar dalam lapas, ya pasar," kata Yasonna Laoly.


Hal tersebut juga terkait dengan kapasitas lapas yang makin hari semakin melebihi kapasitas.


Pelaku kejahatan narkotika mendominasi lebih dari 50 persen isi lapas di seluruh Indonesia.


"Di beberapa wilayah, bahkan ada yang sampai over kapasitas hingga 300-400 persen," ungkap Yasonna Laoly.


Selain kasus narkoba, masih terdapat deretan kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu yang belum tuntas, misalnya saja pembunuhan terhadap aktivis Munir.


"Kita tidak mengatakan memaafkan, tapi juga tidak melupakan. Kita harus maju, luka-luka sejarah harus kita perbaiki," ucap Yasonna Laoly saat Gus Miftah bertanya kabar dan keseriusan pemerintah mengusut kasus HAM berat.


Desakan mundur pun sempat menggaung, namun tak dihiraukannya, karena bagi Yasonna, desakan mundur adalah konsekuensi jabatan.


"Sepanjang 'nawaitu' kita benar dan kita bisa mempertanggung jawabkan itu, ya kita jalan. Kita harus ambil keputusan, bisa-bisa kita ambil keputusan dari yang terburuk, tapi tetap harus ambil keputusan," tutur Yasonna Laoly.


Bicara soal keadilan, Gus Miftah turut menggarisbawahi, adil itu menempatkan segala sesuatu secara proporsional, sesuai dengan tempatnya.


Adil, tidak harus sama, karen ujiannya pun berbeda-beda. Maka ujian bagi pemimpin dan bagi rakyat tentunya berbeda. Tak mudah memang menjadi pribadi yang disukai banyak orang, karena semakin tinggi ilalang, semakin kencang pula angin bertiup.


"Kenapa hidup ini banyak ujian, karena Tuhan mau menguji di antara kalian siapa yang lebih baik amalnya. Ingat, Tuhan itu adil. Saat Dia memberikan masalah besar itu tandanya ingin mempersiapkan kita untuk jadi orang yang besar," ujar Gus Miftah. [Democrazy/pkry]

Penulis blog