DEMOCRAZY.ID - Ombudsman RI mendapatkan laporan dari masyarakat terkait isu strategis bidang Hak Asasi Manusia (HAM) di tahun 2020. Salah satunya adalah terkait dugaan kelalaian pemerintah hilangnya dokumen hasil penyelidikan Tim Pencari Fakta (TPF) kasus aktivis HAM Munir Said Thalib. “Ombudsman menerima laporan, dugaan kelalaian pemerintah yang berakibat hilangnya dokumen hasil penyelidikan TPF kasus Munir ini. Sehingga penuntasan kasus menjadi terhambat dan tidak transparan kepada masyarakat,” kata Anggota Ombudsman RI, Ninik Rahayu dalam Konferensi Pers, Kamis (28/1/2021). Sebagai tindaklanjut laporan tersebut, kata Ninik, Ombudsman telah melaporkan proses klarifikasi kepada semua lembaga terkait. Baik dari Kementrian Sekertariat Negera memgenai keberadaan dokumen asli TPF tersebut. Kemudian tim pemeriksa Ombudsman juga melakukan pertemuan dengan Marsudi Hanafi yang merupakan Ketua TPF Munir dan beberapa institusi yang hadir saat penyerahan dokumen TPF kepada bapak presiden Susi
DEMOCRAZY.ID - Ombudsman RI mendapatkan laporan dari masyarakat terkait isu strategis bidang Hak Asasi Manusia (HAM) di tahun 2020. Salah satunya adalah terkait dugaan kelalaian pemerintah hilangnya dokumen hasil penyelidikan Tim Pencari Fakta (TPF) kasus aktivis HAM Munir Said Thalib. “Ombudsman menerima laporan, dugaan kelalaian pemerintah yang berakibat hilangnya dokumen hasil penyelidikan TPF kasus Munir ini. Sehingga penuntasan kasus menjadi terhambat dan tidak transparan kepada masyarakat,” kata Anggota Ombudsman RI, Ninik Rahayu dalam Konferensi Pers, Kamis (28/1/2021). Sebagai tindaklanjut laporan tersebut, kata Ninik, Ombudsman telah melaporkan proses klarifikasi kepada semua lembaga terkait. Baik dari Kementrian Sekertariat Negera memgenai keberadaan dokumen asli TPF tersebut. Kemudian tim pemeriksa Ombudsman juga melakukan pertemuan dengan Marsudi Hanafi yang merupakan Ketua TPF Munir dan beberapa institusi yang hadir saat penyerahan dokumen TPF kepada bapak presiden Susi