DEMOCRAZY.ID - Belum setahun Indonesia dihantam pandemi Covid-19, kasus positif telah tembus 1 juta lebih. Angka ini lebih banyak dari total seluruh kasus di negara-negara Asia Tenggara lainnya yang hanya berjumlah 917.279 kasus. Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher menyinggung penanganan pandemi di Tanah Air yang masih berantakan dari hulu ke hilir. "Dari hulu ke hilir penanganan Covid-19 oleh pemerintah masih berantakan. Sejumlah persoalan masih jadi PR di lapangan, mulai dari 3T yang rendah dan belum merata, prokes 3M yang longgar, kekurangan ruang isolasi dan nakes, realisasi insentif nakes yang belum 100 persen, sengkarut data vaksinasi, hingga buruknya komunikasi publik," kata Netty, Rabu (27/1). Netty juga menyebut adanya dugaan moral hazard dalam pengelolaan anggaran pandemi triliunan rupiah, yang seolah jadi bancakan untuk memperkaya diri dan kelompok, seperti dalam distribusi bansos, Kartu Prakerja, dan BPJS Ketenagakerjaan. "Jadi kalau pemerintah
Sudah Tembus Sejuta, Dimana Letak Keberhasilan Penanganan Pandemi Covid-19 yang Disebut Jokowi?
Maret 12, 2024
0
Komentar
DEMOCRAZY.ID - Belum setahun Indonesia dihantam pandemi Covid-19, kasus positif telah tembus 1 juta lebih. Angka ini lebih banyak dari total seluruh kasus di negara-negara Asia Tenggara lainnya yang hanya berjumlah 917.279 kasus. Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher menyinggung penanganan pandemi di Tanah Air yang masih berantakan dari hulu ke hilir. "Dari hulu ke hilir penanganan Covid-19 oleh pemerintah masih berantakan. Sejumlah persoalan masih jadi PR di lapangan, mulai dari 3T yang rendah dan belum merata, prokes 3M yang longgar, kekurangan ruang isolasi dan nakes, realisasi insentif nakes yang belum 100 persen, sengkarut data vaksinasi, hingga buruknya komunikasi publik," kata Netty, Rabu (27/1). Netty juga menyebut adanya dugaan moral hazard dalam pengelolaan anggaran pandemi triliunan rupiah, yang seolah jadi bancakan untuk memperkaya diri dan kelompok, seperti dalam distribusi bansos, Kartu Prakerja, dan BPJS Ketenagakerjaan. "Jadi kalau pemerintah