DEMOCRAZY.ID - Kesejahteraan masyarakat di provinsi Papua dan provinsi Papua Barat hingga saat ini masih berada di bawah rata-rata nasional. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati membeberkan salah satu penyebabnya adalah disiplin tata kelola keuangan yang lemah. Sri Mulyani mencatat, ada enam aspek potret kelemahan: Pertama, kepatuhan penyampaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN) provinsi Papua sekitar 33% pemerintah daerah (pemda) di Papua dalam tiga tahun terakhir masih belum memenuhi kepatuhan penyampaian APBD. Sementara Papua Barat lebih baik sedikit, dalam periode sama hanya sekitar 29% pemda yang belum mematuhi kepatuhan penyampaian APBN. Kedua, administrasi keuangan belum optimal. Untuk Papua berstatus wajar tanpa pengecualian (WTP) pada tahun 2014-2018, namun jika ditelisik 51,7% kabupaten/kota mendapatkan opini diclaimer dan adverse pada 2018. Sedangkan, Papua Barat pada 2018 sebanyak 38,5% kabubaten/kota berstatus wajar dengan pengecualian (WDP). “Itu
DEMOCRAZY.ID - Kesejahteraan masyarakat di provinsi Papua dan provinsi Papua Barat hingga saat ini masih berada di bawah rata-rata nasional. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati membeberkan salah satu penyebabnya adalah disiplin tata kelola keuangan yang lemah. Sri Mulyani mencatat, ada enam aspek potret kelemahan: Pertama, kepatuhan penyampaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN) provinsi Papua sekitar 33% pemerintah daerah (pemda) di Papua dalam tiga tahun terakhir masih belum memenuhi kepatuhan penyampaian APBD. Sementara Papua Barat lebih baik sedikit, dalam periode sama hanya sekitar 29% pemda yang belum mematuhi kepatuhan penyampaian APBN. Kedua, administrasi keuangan belum optimal. Untuk Papua berstatus wajar tanpa pengecualian (WTP) pada tahun 2014-2018, namun jika ditelisik 51,7% kabupaten/kota mendapatkan opini diclaimer dan adverse pada 2018. Sedangkan, Papua Barat pada 2018 sebanyak 38,5% kabubaten/kota berstatus wajar dengan pengecualian (WDP). “Itu