DEMOCRAZY.ID
Menurut Fauzi Bahar, kasus tersebut hanya permasalahan kesalahpahaman antara pihak sekolah dan orang tua murid.
"Kalau saya menilai, itu hanya miss komunikasi antara pihak sekolah dan pihak orang tua siswa saja," ujarnya.
Dirinya mengungkapkan bahwa aturan wajib berjilbab bagi siswi di sekolah sudah diterapkan selama masa kepimpinannya.
Fauzi Bahar mengaku aturan tersebut telah dibuat saat dia menjabat sebagai Wali Kota Padang pada tahun 2004.
"Kami membuat aturan itu dulunya bukan tanpa alasan. Ada beberapa alasan kami membuat aturan tersebut dahulunya," ujarnya.
Alasan pertama menurutnya agar siswa terhindar dari penyakit Demam Berdarah (DBD).
"Sebelumnya, kalau menggunakan pakaian pendek, siswa tidak sadar mereka digigit nyamuk saat belajar. Dengan seluruhnya tertutup, maka hal itu tidak akan terjadi," lanjutnya.
Selanjutnya, aturan pemakaian jilbab bagi seluruh siswa agar tidak terjadi pembulian. Selain itu agar tidak terjadi kesenjangan sosial.
"Selain itu, niat kami dengan aturan tersebut terjadinya pemerataan dan tidak ada terlihat siapa yang kaya dan miskin. Karena dengan menggunakan jilbab, perhiasan yang mereka gunakan tidak terlihat," jelasnya.
Fauzi Bahar dengan tegas menentang apabila aturan tersebut diubah.
"Kalau aturan itu mau diubah, saya orang perama yang akan menentang terlebih dahulu," ujarnya.
Dia menilai, aturan yang telah lama disahkan tak boleh diubah lantaran permintaan atau tekanan segelintir pihak.
Sebab, jika benar hal tersebut dilakukan, dampaknya bakal berpengaruh ke siswi muslim lainnya.
"Hanya karena nila setitik, rusak susu sebelanga. Tidak mau saya karena memperjuangkan segelintir orang ini, akan rusak generasi kita," tegas Fauzi.
"Masa generasi kita dikorbankan hanya karena segelintir orang. Nanti mereka dibebaskan tidak menggunakan jilbab, malah generasi kita ikut-ikutan tidak menggunakan jilbab. Saya menentang keras itu," sambungnya. [Democrazy/sra]
