DEMOCRAZY.ID
Jangan sampai mangkrak. Karena dunia internasional juga memperhatikan hal ini.
Hal tersebut ditegaskan anggota Komisi III DPR RI fraksi PKB, Jazilul Fawaid menanggapi hasil rekomendasi Komnas HAM yang menyebut tidak ada pelanggaran HAM berat dalam penembakan di Tol Cikampek KM 50 itu.
“Jangan sampai kasus ini mangkrak. Karena, dunia internasional juga memberikan perhatian pada kasus ini, sampai mana penanganan tim penyidik,” ucap Jazilul, Jumat (15/1).
Legislator Fraksi PKB ini menambahkan, tidak hanya instansi Polri yang harus menindaklanjuti kasus penembakan Laskar FPI tersebut, namun juga pihak Kejaksaan.
Sehingga, penanganan kasus ini tuntas dan tidak boleh berhenti di tengah jalan.
“Kalau ini berhenti, maka akan menciderai hak perlindungan rakyat. Tinggal dibuktikan saja pelakunya siapa, kalau ketemu langsung diproses, dilakukan penyelidikan,” ujarnya.
Dia mengimbau kepada masyarakat untuk menghormati sistem hukum yang ada dan meminta agar kasus itu tidak berhenti di tengah jalan.
“Kita hormati proses yang ada, kesimpulan Komnas HAM harus ditindaklanjuti oleh aparat hukum. Jangan sampai mangkrak di tengah jalan. Kalau sampai mangkrak, artinya negara tidak sanggup melindungi rakyatnya,” katanya.
Sementara itu, Komnas HAM meyakini hasil investigasi mereka mengenai insiden KM 50 Tol Jakarta-Cikampek objektif, terintegritas, dan kredibel.
Klaim itu disampaikan usai Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik usai pihaknya bertemu Presiden Joko Widodo dan menggelar jumpa pers di Kantor Kemenko Polhukam, Kamis (14/1).
Taufan Damanik juga memastikan bahwa hasil investigasi ini tidak akan mengundang keraguan dunia internasional lantaran Komnas HAM RI merupakan anggota dari The Global Alliance of National Human Rights Institutions (GANHRI).
“Jadi ini aliansi global Komnas HAM seluruh dunia. Komnas HAM adalah anggota. Kantor pusatnya di gedung PBB Jenewa. Akreditasi Komnas HAM RI, A,” tegasnya.
Atas alasan itu, Taufan Damanik yakin dunia internasional akan percaya pada kesimpulan hasil investigasi dari Komnas HAM RI.
“Karena tidak mungkin suatu lembaga yang mereka berikan akreditasi A kemudian hasil pekerjaannya justru mereka ragukan,” tutupnya. [Democrazy/psid]
