DEMOCRAZY.ID - Mantan Komisioner Komnas HAM yang juga aktivis demokrasi Natalius Pigai menilai peristiwa tewasnya enam orang laskar Front Pembela Islam (FPI) masuk kategori extra judicial killing, bukan unlawful killing. Natalis Pigai tegas menilai, peristiwa di Tol Jakarta-Cikampek pada 7 Desember 2020 itu merupakan pelanggaran HAM berat. "Jika melihat peristiwa enam orang anggota FPI yang ditembak mati, seluruh unsur sebagai extra judicial killing itu terpenuhi, maka hasil rekomendasi tim kecil itu diangkat ke sidang paripurna Komnas HAM memutuskan pelanggaran HAM berat. Itu kalau mau objektif." ujar Natalius Pigai di kanal YouTube Fadli Zon Official. Dijelaskannya, Komnas HAM memilih unlawful killing dan tidak berani memutuskan extra judicial killing karena ada unsur subjektif. Dikatakannya, memang ada kriteria yang harus dipenuhi dalam extra judicial killing. Pertama ada atau tidaknya mens rea atau niat, kemudian soal perencanaan. "Yang kedua ada perenc...
DEMOCRAZY.ID - Mantan Komisioner Komnas HAM yang juga aktivis demokrasi Natalius Pigai menilai peristiwa tewasnya enam orang laskar Front Pembela Islam (FPI) masuk kategori extra judicial killing, bukan unlawful killing. Natalis Pigai tegas menilai, peristiwa di Tol Jakarta-Cikampek pada 7 Desember 2020 itu merupakan pelanggaran HAM berat. "Jika melihat peristiwa enam orang anggota FPI yang ditembak mati, seluruh unsur sebagai extra judicial killing itu terpenuhi, maka hasil rekomendasi tim kecil itu diangkat ke sidang paripurna Komnas HAM memutuskan pelanggaran HAM berat. Itu kalau mau objektif." ujar Natalius Pigai di kanal YouTube Fadli Zon Official. Dijelaskannya, Komnas HAM memilih unlawful killing dan tidak berani memutuskan extra judicial killing karena ada unsur subjektif. Dikatakannya, memang ada kriteria yang harus dipenuhi dalam extra judicial killing. Pertama ada atau tidaknya mens rea atau niat, kemudian soal perencanaan. "Yang kedua ada perenc...