Zaenal menyindir kondisi ini terjadi karena pemerintah tak mendengar masukan para ahli kesehatan.
Zaenal menilai ahli kesehatan dan pemerintah selalu bertentangan sikap dan gagasan.
Sebab pemerintah dianggap lebih mengutamakan investasi selama ini ketimbang serius menekan laju pandemi.
"Sejak awal antara pakar kesehatan dan pemerintah yang lebih utamakan investasi tidak pernah satu jalan pikiran. Karena pemerintah punya kekuasaan maka selalu jalan pikir pemerintah yang dijalankan. Ahli kesehatan harus menyesuaikan," kata Zaenal, Selasa (26/1).
Zaenal mengungkapkan kebijakan lockdown atau penguncian wilayah sudah disarankan pakar kesehatan. Namun saran itu tak didengarkan.
"Sejak awal ahli epidemiologi dan kesehatan masyarakat minta dikunci tapi para ahli ini tidak punya kuasa. Mereka hanya posisi menyarankan," ujar mantan Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) periode 2012-2015 tersebut.
Zaenal mengimbau pemerintah dan pihak ahli kesehatan duduk bersama dengan pikiran jernih demi kesehatan seluruh rakyat.
Pada momen ini, semua pihak perlu meredam ego masing-masing demi kepentingan rakyat.
"Setelah itu ambil jalan terbaik untuk kesehatan rakyat. Uang bisa dicari, tapi nyawa hilang karena covid tak bisa dibeli kembali," tegas Zaenal.
Di sisi lain, Zaenal mengingatkan pemerintah untuk memperbaiki data agar penanganan Covid-19 lebih optimal.
Ia menyayangkan jika data Kemenkes, pemerintah pusat dan pemerintah daerah berbeda-beda.
"Kalau memang salah silahkan perbaiki. Kewenangan memperbaiki ada di tangan pemerintah. Siapkan datanya dan kumpulkan para ahli bicarakan apa yang terbaik bagi kesehatan rakyat," tutur Zaenal.
Diketahui, Satuan Tugas Penanganan Covid-19 melaporkan total kumulatif jumlah pasien konfirmasi positif telah melampaui angka satu juta kasus dengan penambahan kasus harian pada Selasa (26/1) sebesar 13.094.
Total kasus kumulasi pun tercatat sebanyak 1.012.350.
Berdasarkan data Satgas, jumlah spesimen yang diperiksa pada hari ini sebanyak 75.194 dari 48.097 orang. [Democrazy/rep]