Dr James menjelaskan bahwa ia ingin membangun sebuah tembok perbatasan di daerah Kalimatan yang berbatasan langsung dengan Indonesia.
Hal ini menurutnya akan efektif untuk mengurangi jumlah imigran gelap yang masuk ke Malaysia lewat negara-negara bagian.
Dr James Masing menginginkan agar tembok dan pagar dibangun di lokasi yang strategis di sepanjang perbatasan Sarawak-Kalimantan.
Lebih lanjut, ia juga menyarankan agar dibangun jalan raya sepanjang 1.032 km di sepanjang perbatasan dari kompleks Bea Cukai, Imigrasi, Karantina, dan Keamanan (CIQS) Biawak dekat Kalimantan.
"Dalam pembangunan tembok dan pagar, Sarawak membutuhkan bantuan Putrajaya (pemerintah federal). Bagaimanapun, kami tidak hanya melindungi wilayah Sarawak tetapi juga negara," kata Dr James Jemut dikutip dari Bernama.
Dia melakukan hal ini karena temuan yang ia lihat saat melakukan kunjungan ke daerah perbatasan.
Di ujung selatan Sarawak, dia bisa melihat sebuah desa dengan jalan yang dibangun oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Tetapi ia juga melihat ada banyak 'jalan tikus' yang digunakan para imigran gelap untuk bisa menyeberang ke Malaysia.
“Tidak kurang dari 70 jalan setapak dari Telok Melano hingga Lawas"
"Ini tantangan nyata bagi kita untuk menutup perbatasan dengan Kalimantan (di Indonesia),” imbuhnya lagi.
Dapat Kecaman dari Negerinya Sendiri
Kebijakan dari Dr James tersebut ternyata malah mendapat kecaman dari negaranya sendiri.
Dalam satu kesempatan, Anggota Parlemen Bandar Kuching yang juga oposisi SarawakDr Kelvin Yii Lee Wuen menyatakan bahwa rencana dari Dr James tersebut keterlaluan.
Hal tersebut karena miliaran dana publik akan dihabiskan untuk rencana yang belum terbukti.
“Sebelum Dr James membuat saran yang “keterlaluan” dan akan menghabiskan miliaran dana publik, mungkin dia harus lebih memahami situasi nyata di lapangan,” ujar Dr Kelvin.
Kelvin kemudian memberikan alternatif pembangunan tembok, termasuk menangani kebutuhan mendesak akan pos jaga tambahan dan mengintegrasikannya dengan teknologi modern.
Lebih lanjut, Anggota Parlemen Bandar Kuching mengatakan bahwa langkah terpenting untuk mengekang imigrasi ilegal adalah pemerintah menangani korupsi di antara otoritas imigrasi dan menegakkan integritas tertinggi di antara petugas. [Democrazy/pkry]