DEMOCRAZY.ID - Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar mengusut tuntas kasus dugaan suap pengadaan bantuan sosial (bansos) yang menjerat mantan Menteri Sosial Peter Batubara. Boyamin menegaskan pihaknya tak segan untuk menggugat KPK, jika tidak berani mengusut kasus tersebut, dimana belakangan ini menyeret nama Ketua DPR RI Puan Maharani. "Kami telah mempersiapkan gugatan praperadilan terhadap KPK jika tidak mendalami informasi dari Tempo. Sekecil apapun informasi Tempo maka KPK wajib mendalaminya," ujar Boyamin, pada Selasa (26/1/2021) Sebelumnya, dalam sebuah pemberitaan media nasional menyebutkan salah satu pemilik perusahaan yang menjadi pemenang pengadaan paket bansos di Kementerian Sosial merupakan orang dekat Ketua DPR RI, Puan Maharani. Dalam pemberitaan itu menyebutkan bahwa Direktur PT Tridiaksi Rohisah Lia disebut mendapat jatah pengadaan 199 ribu paket bansos senilai Rp57,63 miliar kare
DEMOCRAZY.ID - Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar mengusut tuntas kasus dugaan suap pengadaan bantuan sosial (bansos) yang menjerat mantan Menteri Sosial Peter Batubara. Boyamin menegaskan pihaknya tak segan untuk menggugat KPK, jika tidak berani mengusut kasus tersebut, dimana belakangan ini menyeret nama Ketua DPR RI Puan Maharani. "Kami telah mempersiapkan gugatan praperadilan terhadap KPK jika tidak mendalami informasi dari Tempo. Sekecil apapun informasi Tempo maka KPK wajib mendalaminya," ujar Boyamin, pada Selasa (26/1/2021) Sebelumnya, dalam sebuah pemberitaan media nasional menyebutkan salah satu pemilik perusahaan yang menjadi pemenang pengadaan paket bansos di Kementerian Sosial merupakan orang dekat Ketua DPR RI, Puan Maharani. Dalam pemberitaan itu menyebutkan bahwa Direktur PT Tridiaksi Rohisah Lia disebut mendapat jatah pengadaan 199 ribu paket bansos senilai Rp57,63 miliar kare