DEMOCRAZY.ID - Deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Prof Din Syamsuddin mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini tidak mampu memperbaiki dan menjalankan prinsip good governance atau pemerintahan yang baik. Bahkan, dia menilai, pemerintah cenderung mengutamakan pilkada serentak, alih-alih menghindari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang masih marak. Boro-boro pemerintah fokus penanganan pandemi Covid-19 yang semakin buruk. "Hampir seluruh elemen bangsa telah memberikan peringatan keras agar menundanya (pilkada)," ujar Din dalam keterangan resmi yang diterima, Selasa (11/1). Selain Din yang eks ketua umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, sikap pernyataan itu juga diteken Panglima TNI periode 2015-2017 Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo dan tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Prof Rochmat Wahab. Menurut Din, dari paksaan pelaksaan pilkada serentak itu, akibatnya sangat jelas terjadi saat ini. Bahkan, hanya sebulan pascapelaksanaan pilkada pada 9 ...
DEMOCRAZY.ID - Deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Prof Din Syamsuddin mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini tidak mampu memperbaiki dan menjalankan prinsip good governance atau pemerintahan yang baik. Bahkan, dia menilai, pemerintah cenderung mengutamakan pilkada serentak, alih-alih menghindari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang masih marak. Boro-boro pemerintah fokus penanganan pandemi Covid-19 yang semakin buruk. "Hampir seluruh elemen bangsa telah memberikan peringatan keras agar menundanya (pilkada)," ujar Din dalam keterangan resmi yang diterima, Selasa (11/1). Selain Din yang eks ketua umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, sikap pernyataan itu juga diteken Panglima TNI periode 2015-2017 Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo dan tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Prof Rochmat Wahab. Menurut Din, dari paksaan pelaksaan pilkada serentak itu, akibatnya sangat jelas terjadi saat ini. Bahkan, hanya sebulan pascapelaksanaan pilkada pada 9 ...