DEMOCRAZY.ID
Beberapa pihak menilai gerakan tersebut sebagai langkah modern pemerintah untuk memperluas pelaksanaan wakaf.
Namun tak dipungkiri gerakan yang diresmikan pada Senin kemarin (25/1) ini juga turut ditanggapi negatif.
Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDem), Iwan Sumule memiliki perspektif lain dalam melihat gerakan yang diresmikan Presiden Jokowi dan didampingi Wapres Maruf Amin tersebut.
Iwan berpandangan, gerakan wakaf yang terus disosialisasikan kepada masyarakat itu seakan menunjukkan lemahnya kemampuan pemerintah dalam menjamin kesejahteraan rakyat.
Padahal hal tersebut sudah jelas tertuang dalam amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
“Ajakan (wakaf uang) mulia, dan sekaligus mengungkap negara telah bangkrut?” kata Iwan Sumule, Selasa (26/1).
Sementara Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno menjelaskan, wakaf uang sejatinya akan dimanfaatkan untuk meningkatkan kegiatan sosial dan membantu masyarakat di tengah pandemi Covid-19.
“Dana wakaf diharapkan membantu meringankan beban masyarakat dan membantu mempertahankan lapangan pekerjaan mereka,” jelas Sandiaga Uno.
Saat meresmikan gerakan nasional wakaf uang, Presiden Jokowi menyebut aset wakaf setiap tahunnya mencapai Rp 2 ribu triliun.
Sementara potensi wakaf uang bisa menembus angka Rp 188 triliun.
Pembenahan tata kelola ini diinisiasi oleh Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) yang diketuai Maruf Amin dan Badan Wakaf Indonesia (BWI).
Peresmian gerakan nasional wakaf uang ini juga menjadi tonggak pembenahan pengelolaan wakaf di Indonesia, terutama wakaf benda bergerak.
Berita sebelumnya, Presiden Jokowi resmi meluncurkan Gerakan Nasional Wakaf Uang serta Brand Ekonomi Syariah di Istana Negara, Jakarta, Senin (25/1/2021).
Peluncuran tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat kementerian lembaga, termasuk Wakil Presiden Ma’ruf Amin dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.
“Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim saya luncurkan, saya resmikan Gerakan Nasional Waqaf Uang Dan Brand Ekonomi Syariah pagi hari ini,” kata Jokowi seperti dikutip dari Youtube Sekretariat Presiden, Senin (25/1/2021).
Dia mengatakan bahwa salah satu pengembangan lembaga keuangan syariah yang dikelola berdasarkan sistem wakaf cukup besar baik benda bergerak maupun tidak. [Democrazy/pjst]
