DEMOCRAZY.ID
Wakil Ketua Dewan Pers, Hendry Chairudin Bangun menyampaikan hal tersebut, karena melihat minimnya pemberitaan mengenai tiga isu itu diangkat dan didalami oleh banyak media massa sekarang ini.
"Harus diakui, pers jarang sekali memberitakan penyiksaan, karena kurangnya informasi, kurangnya dukungan data, sehingga bisa-bisa nanti kalau diberitakan melanggar kode etik," ujar Hendry dalam diskusi virtual Dewan Pers bertajuk, 'Dukugan Pers Terhadap Pencegahan Penyiksaan', Selasa (26/1).
Sebagai contoh, Hendry menyebutkan satu isu penyiksaan yang pernah diekspos media, namun karena minimnya data justru menimbulkan pelanggaran kode etik.
"Katakanlah dulu yang terjadi di Jakarta Selatan, ada orang yang katanya tangannya di paku, diberitakan, malah menjadi persoalan. Karena data yang didapat itu dari tangan kedua bukan dari tangan pertama," terang Hendry.
"Nah ini saya kira hal-hal yang membuat pers ada trauma," sambungnya.
Hal yang sama, menurut Hendri, juga terjadi di negara-negara maju di Eropa. Di mana, wartawan kesulitan untuk mendapat informasi dan data terkait kasus terorisme.
"Sehingga kadang-kadang untuk mendapatkan data jaringan (terorisme) yang kemana-mana itu bisa terjadi pemaksaan untuk mengambil keterangan," ungkapnya.
Padahal menurut Hendry, wartawan saat meliput berita berhak untuk tidak kena siksa.
Tapi seringkali karena suatu persoalan yang dihadapinya membuat dia harus mengalami hal tersebut.
Disamping itu, kondisi ekonomi media massa di era sekarang ini juga menjad faktor lain pemberitaan isu penyiksaan dan HAM tidak terkespos.
"Masalah ekonomi betul-betul membuat banyak media tidak bergerak, membuat mengurangi SDMnya lalu fokus ke hal-hal yang menarik banyak klik, yang membuat banyak orang membacanya, ini malah tambah sulit ya," tuturnya.
Sehingga menurut Hendry, wartawan perlu mengikuti pelatihan atau diseminasi isu dan pemberitaan terkait penyiksaan dan HAM.
"Saya kira kita semua sepakat masalah penyksaan ini masalah HAM. Dan masalah HAM tergolong topik yang berat dan harus betul-betul ditangani wartawan yang memiliki pengetahuan yang luas, sehingga dapat mendudukan persoalan secara proporsional," kata Hendry.
"Jadi hanya media-media besar, yang katakanlah media arus utama yang punya SDM cukup, yang masih mencadangkan tenaganya untuk meiput ha-hal yang terkait HAM," pungkasnya. [Democrazy/rmol]
