DEMOCRAZY.ID
Kata Moeldoko, yang merepresentasikan Istana itu cuma tiga orang: dirinya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, dan Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung. Wah, kalau seperti ini, posisi Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman, dan Tenaga Ahli Utama KSP, Ali Mochtar Ngabalin, bagaimana ya?
Moeldoko menyampaikan hal ini karena tidak ingin ada salah kutip atau salah persepsi.
"Kita sepakati dulu. Representasi Istana itu adalah saya, Pak Pratik, dan Pak Pramono. Kalau Tenaga Ahli KSP berbicara, (itu) atas nama Kantor KSP, bukan atas nama Istana," jelasnya, kemarin.
Soal pernyataan staf di KSP, mantan Panglima TNI ini siap tanggung jawab. Namun, dia berharap, pernyataan staf itu tidak dianggap mewakili Istana.
Contohnya, saat ada staf menyampaikan informasi Covid-19 yang banyak terinfeksi di kantornya. Juga soal hibah sepeda dari presenter Daniel Mananta.
“Jadi, kalau ada salah, saya yang bertanggung jawab. Bukan Presiden. Itu harus clear dulu, biar nggak simpang siur,” ucapnya.
Soal hibah sepeda dari Daniel Mananta memang sempat heboh. Sebelumnya, sepeda itu disebut diberikan untuk Presiden Jokowi.
Atas informasi ini, banyak orang berkomentar. Bahkan, KPK meminta Jokowi melaporkan pemberian sepeda itu sebagai gratifikasi.
Moeldoko kemudian mengklarifikasi. Hibah itu bukan untuk Presiden. Hibah itu untuk Kantor KSP.
Presiden Jokowi tidak tahu sama sekali masalah ini. Tapi karena sudah tersebar luas, Moeldoko risih.
"Saya harus jujur, saya mohon maaf hal-hal seperti itu, saya harus jujur. Tapi semua dalam tanggung jawab saya selaku Kepala KSP," sebutnya.
Apakah Jubir Presiden ataupun Staf Khusus Presiden juga dapat mewakili Istana? Moeldoko jawab, jabatan tersebut juga secara struktural tidak berada dalam wewenangnya.
"Sebenarnya, staf khusus ada di bawah koordinatornya. Saya nggak etis mengomentari itu. Saran saya, supaya ditanyakan ke Pak Ari Dwipayana," ucapnya.
Bagaimana tanggapan Fadjroel dan Ngabalin? Sampai tadi malam, keduanya belum berkomentar. Telepon dan pesan singkat dari Rakyat Merdeka belum dijawab.
Yang merespons baru dari Tenaga Ahli Utama KSP, Ade Irfan Pulungan. Dia memastikan ikut dengan kebijakan Moeldoko.
"Aku boleh saran, nanti tanya ke Seskab dan Sesneg juga. Kita manut saja," ucapnya, singkat.
Pengamat kebijakan Publik, Agus Pambagio, memandang, selama ini Presiden Jokowi tak terlihat menggunakan jubir. Memang ada Fadjroel.
Namun, dia melihat Fadjroel sering bicara atas nama pribadi, bukan Presiden.
"Kalau ngetwit saja atas nama dia bukan atas nama Presiden. Makanya, saya selalu tanya, siapa jubir Presiden," katanya, semalam.
Bahkan, dia sempat mengira jubir Presiden adalah Menko Polhukam Mahfud MD. Sebab, Mahfud yang sering bicara dan menjabarkan hasil-hasil rapat dan kebijakan pemerintah.
"Nah, sekarang Presiden sudah menjelaskan tiga orang (Moeldoko, Pratikno, Pramono Anung) itu yang mewakili Presiden," terangnya.
Menurutnya, hal ini sangat wajar. Sebab, di era Soeharto dulu, juga tidak ada jubir. Soeharto menggunakan Mensesneg sebagai jubir.
“Itu kan wewenang Presiden untuk menentukan yang mewakili dia bicara," tandasnya.
Pakar Komunikasi Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, menduga, penegasan ini disampaikan Moeldoko karena Istana sedang memperbaiki pola komunikasi publik.
Supaya semua orang di Istana itu tidak dianggap representasi negara.
"Kalau saya membaca, ini sebagai upaya pemerintah memperbaiki pola komunikasi publik ke depan," tuturnya, kepada Rakyat Merdeka, tadi malam. [Democrazy/rmco]
