DEMOCRAZY.ID
Hal itu termuat dalam Surat Telegram (ST) Kapolri Jendral Idham Azis Nomor ST/3222/X/KEP.2020 tertanggal 16 November 2020.
“Pertama, Kapolda Metro Jaya. Yang kedua adalah Kapolda Jawa Barat,” ungkap Kadiv Humas Polri, Irjen Argo Yuwono, dalam konferensi pers, Senin (16/11/2020).
Selanjutnya, Irjen Pol Nana Sudjana menempati jabatan baru sebagai Koorsahli Kapolri.
“Kemudian, Irjen Pol Mohammad Fadil Imran, Kapolda Jawa Timur sebagai pejabat baru yang diangkat sebagai Kapolda Metro Jaya,” ujar Argo.
Sementara Irjen Pol Rudy Sufahriadi menempati jabatan baru sebagai Widyaiswara Kepolisian Utama Tk I Sespim Lemdiklat Polri.
“Pengantinya adalah Irjen Pol Ahmad Dofiri, sebagai Aslog Kapolri, (diangkat) sebagai Kapolda Jawa Barat,” sambungnya.
Sebelumnya, Pemerintah sangat menyesalkan acara yang digelar Habib Rizieq Shihab di tengah pandemi Covid-19.
Demikian disampaikan Mahfud MD dalam konferensi pers yang disiarkan secara daring melalui kanal Youtube Kemenko Polhukam, Senin (16/11/2020).
Menurut Mahfud, acara itu jelas-jelas melanggar protokol kesehatan Covid-19.
“Sebenarnya telah memperingatkan Gubernur DKI Jakarta untuk meminta penyelenggara agar mematuhi protokol kesehatan,” bebernya.
Ia menegaskan, penegakan protokol kesehatan di ibu kota sepenuhnya menjadi kewenangan Pemprov DKI Jakarta.
“Penegakan protokol kesehatan di ibu kota merupakan kewenangan pemerintah daerah khusus ibu kota Jakarta, berdasar hierarki kewenangan dan peraturan undang-undang,” tekan Mahfud.
Mahfud menyatakan, pemerintah dan seluruh pihak terkait, selama delapan bulan terakhir, telah mengerahkan seluruh kekuatan dan daya untuk mengatasi pandemi Covid-19.
Upaya-upaya tersebut, sambungnya, bahkan telah menunjukkan hasil positif dengan tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan.
Sayangnya, upaya yang juga memakan korban jiwa masyarakat dan tenaga medis itu buyar hanya gara-gara acara yang digelar Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) itu.
“Pelanggaran secara nyata dengan berkumpulnya ribuan orang sepekan terakhir ini bisa membuyarkan segala upaya yang telah kita lakukan selama delapan bulan terakhir,” tegasnya.
Menurutnya, orang-orang tersebut seperti pembunuh kelompok rentan.
Sebab, dengan adanya kerumunan itu, akan menjadi ancaman bagi masyarakat yang memiliki pengakit penyerta.
“Orang yang sengaja melakukan kerumunan massal tanpa mengindahkan protokol kesehatan berpotensi menjadi pembunuh potensial terhadap kelompok rentan,” ujar Mahfud. [Democrazy/psid]
