DEMOCRAZY.ID
Hal itu disampaikan UAS dalam ceramahnya yang diunggah di kanal YouTube religiOne.
UAS lalu menyoroti sederet peristiwa yang terjadi mengiringi kepulangan HRS dari Arab Saudi.
Seperti prajurit TNI yang mendapat sanksi lantaran menyambut HRS.
Juga pencopotan Kapolda Metro Jaya dan Kapolda Jabar karena dianggap membiarkan kerumunan HRS.
Ia juga mempertanyakan hukuman yang diterima orang-orang yang tidak berkaitan langsung dengan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) tersebut.
Hanya karena memajang status di media sosial, lalu diblokir.
“Hanya menuliskan namanya saja, maka ekses hukumnya akan terlihat,” ujar UAS.
Hal itu kemudian membuat orang menjadi ketakutan menjenguk HRS. Kecuali mereka yang rasa takutnya sudah dihabiskan untuk Allah SWT.
Karena itu, UAS mempertanyakan apa salah dan dosa HRS.
“Apa dosanya? Apa salahnya?” katanya.
UAS lalu membandingkan dengan para koruptor dan orang-orang yang menyedot kekayaan alam Indonesia untuk kepentingan pribadi.
“Berapa triliun negeri ini pernah dirugikan? Berapa sumber daya alam, minyak, batu bara, nikel, uranium yang pernah dijualnya di luar negeri?”
“Berapa perusahaan BUMN yang pernah dijual aset-asetnya? Ada yang pernah dijual?” seru UAS.
Ia menyatakan, apa yang dilakukan HRS hanya mengajak anak muda pecandu narkoba agar bertaubat kepada Allah.
HRS juga disebut UAS hanya membangkitkan semangat anak muda yang selama ini berzina menjadi orang-orang yang takut kepada Allah.
Habib Rizieq juga disebut UAS hanya mengajak orang-orang yang memakai pakaian hitam berubah menjadi pakaian putih.
Berusaha memutihkan catatan baik kepada Allah SWT.
Habib Rizieq hanya menyadarkan umatnya supaya sadar bahwa politik itu penting maka angkatlah pemimpin yang adil dan amanah.
Dia hanya mengajak umatnya supaya jangan memilih pemimpin kafir.
“Salahkah perbuatannya? Tidak,” tegasnya.
UAS menyatakan, HRS tinggal di Indonesia yang menganut sistem demokrasi.
“Dalam dunia demokrasi siapa pun berhak untuk mengajak, menyuarakan kebenaran.”
“Beliau tidak melawan pemerintah, yang dilawan itu ketidakadilan,” tandasnya. [Democrazy/psid]
