DEMOCRAZY.ID
Ia mengatakan kondisi itu lumrah dijalankan dan tidak berhubungan dengan kondisi kerukunan di Indonesia.
"Bukan begitu (soal kerukunan). Ya (bersifat prosedural) Tidak ada maksud lain," kata Aidil, Senin (16/11).
Aidil mendetail bahwa Panglima TNI merupakan pimpinan TNI yang mempunyai kewenangan komando untuk menggerakkan pasukan melaksanakan operasi militer.
Operasi dilaksanakan baik Operasi Militer Perang maupun Operasi Militer Selain Perang (OMSP).
"Untuk Kepala Staf Angkatan yakni Kasad, Kasal maupun Kasal adalah pimpinan masing-masing matra yang berfungsi pembinaan," jelas dia.
Ia juga menuturkan bahwa penyiapan pasukan berada di tangan Kepala Staf Angkatan. Kemudian pengguna Pasukan berada di tangan Panglima TNI.
"Sementara yang mempunyai pasukan operasi militer ada di kotama-kotama operasi seperti Koopsus, Kopassus, Kormar dan Paskhas," jelas dia.
Panglima Hadi diketahui melakukan konferensi pers dan banyak berbicara terkait persatuan dan stabilitas nasional. Hadi menegaskan TNI akan menjadi garda terdepan untuk menjaga keutuhan bangsa.
"Ingat, siapa saja yang mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa, akan berhadapan dengan TNI," kata Hadi dikutip dari keterangan pers, Minggu (15/11).
Pernyataan Hadi juga disampaikan merespons gangguan berupa provokasi dari pihak-pihak tertentu yang bisa mengaburkan kesatuan dan persatuan melalui provokasi dan ambisi yang dibungkus oleh berbagai identitas.
"Tidak satupun, tidak satupun musuh yang dibiarkan. Apalagi, melakukan upaya-upaya berupa ancaman dan gangguan, terhadap cita-cita luhur bangsa dan negara Indonesia," kata Hadi.
Dalam konferensi itu, Hadi ditemani oleh Pangkostrad Letjen TNI Eko Margiyono, Komandan Koopssus TNI Mayjen TNI Richard TH. Tampubolon, Danjen Kopassus Mayjen TNI Mohamad Hasan, Dankormar Mayjen TNI (Mar) Suhartono, dan Komandan Kopaskhas Marsda TNI Eris Widodo. [Democrazy/cnn]
