DEMOCRAZY.ID
Banyak yang beranggapan bahwa pemanggilan itu tak lebih dari sekedar klarifikasi saja.
Namun tak sedikit pula yang menilai bahwa ada motif politik di balik pemanggilan orang nomor satu di DKI Jakarta tersebut.
Spekulasi ini pun diamini pengamat politik Ujang Komarudin, di Jakarta, Selasa (17/11/2020).
Bisa saja, pemanggilan untuk klarifikasi itu dilakukan untuk mencari-cari kesalahan Anies Baswedan.
Dengan demikian, hal itu kemudian bisa digunakan lawan politik untuk menjatuhkan mantan Mendikbud itu.
“(Bisa saja) Salah satu cara untuk mencari kesalahan Anies. Bisa saja ada di acara HRS,” ungkapnya.
Sementara, acara Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) itu, disebut Ujang bisa juga hanya hanya dimanfaatkan sebagai pintu masuk.
“Bisa saja ini akan dimainkan oleh lawan-lawan politik Anies,” sambungnya.
Kendati demikian, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) ini menegaskan bahwa dalam dunia politik, hal semacam ini menjadi lumrah.
“Itu hal yang biasa di (dalam dunia) politik,” bebernya.
Di sisi lain, ada pihak yang menilai pemanggilan itu bisa saja membuat Anies senasib dengan Kapolda Metro Jaya dan Kapolda Jawa Barat yang dicopot Kapolri Jendral Idham Azis.
Akan tetapi, dosen Universitas Al Azhar Indonesia ini tak sependapat dengan anggapan itu.
Menurutnya, terlalu jauh jika pemanggilan Anies untuk klarifikasi itu bisa berujung pada pemberhetian Anies sebagai Gubernur DKI Jakarta.
“Soal pemberhentian sementara, tidak lah. Anies tak bisa diberhentikan hanya karena itu,” tegasnya.
Kendati demikian, Ujang menilai pemanggilan Anies oleh Polri itu dinilai tidak sepenuhnya tepat.
Pasalnya, yang berhak memanggil orang nomor satu di DKI Jakarta itu adalah Menteri Dalam Negeri (Mendagri) atau Presiden.
“Sejatinya yang harus mangggil Gubernur itu Mendagri atau Presiden. Karena Gubernur itu kan perwakilan pemerintah pusat di daerah,” ujarnya.
Sementara, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memenuhi panggilan kepolisian terkait acara yang diselenggarakan Habib Rizieq Shihab.
Mabes Polri menemukan bahwa pesta pernikahan putri HRS di Petamburan pada Sabtu (14/11) lalu itu jelas-jelas melanggar protokol kesehatan.
Bahkan, Mabes Polri menyebut, ada dugaan pelanggatan tindak pidana pembiaran dan penegakan protokol kesehatan Covid-19.
Anies Baswedan tiba di Polda Metro Jaya sekitar pukul 09.50 WIB.
Anies tampak mengenakan baju dinasnya dan ditemani beberapa ajudannya.
Tak banyak yang dikatakan orang nomor satu di DKI Jakarta it kepada awak media yang sudah menunggunya.
Anies hanya menyampaikan, sebagai warga negara, dirinya siap memberikan keterangan perihal kerumunan di acara HRS.
“Jadi, hari ini saya datang ke Mapolda sebaga warga negara untuk memenuhi undangan dari Polda,” kata Anies di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Selasa (17/11/2020).
Anie juga mengakui, bahwa surat undangan pemeriksaan klarifikasi itu sejak hari Minggu (15/11).
Namun baru ia terima Senin (16/11) kemarin.
“Surat undangan klarifikasi tertanggal 15 November. Saya terima tanggal 16 November. Sampai di kantor jam 14 siang,” tutup Anies yang langsung masuk ke ruang pemeriksaan. [Democrazy/pjst]
