DEMOCRAZY.ID - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut pemerintah menawarkan tiga jalan kepada pihak-pihak yang tetap kontra terhadap Omnibus Law Cipta Kerja. Kata dia, penawaran tiga jalan itu diberikan pemerintah jika memang masyarakat masih merasa undang-undang ini bermasalah meski sekarang aturan itu sudah berlaku sebagai Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020. "Sekarang gini, pertama kalau perlu diperbaiki undang-undang ini melalui forum akademisi ini, pemerintah memberi tiga jalan," kata Mahfud saat berbicara dalam webinar 'Sinergi UGM dan Dewan Pakar Kagama Telaah UU Ciptaker', yang digelar secara daring, Selasa (16/11). Pertama, kata dia, pemerintah aktif menawarkan judicial review ke Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan undang-undang ini. Siapa saja, kata Mahfud, berhak mengajukan gugatan kepada MK untuk memperkarakan Omnibus Law Cipta Kerja. "Dan sekarang sudah dilakukan," kata dia. Selain judicial rev
DEMOCRAZY.ID - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut pemerintah menawarkan tiga jalan kepada pihak-pihak yang tetap kontra terhadap Omnibus Law Cipta Kerja. Kata dia, penawaran tiga jalan itu diberikan pemerintah jika memang masyarakat masih merasa undang-undang ini bermasalah meski sekarang aturan itu sudah berlaku sebagai Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020. "Sekarang gini, pertama kalau perlu diperbaiki undang-undang ini melalui forum akademisi ini, pemerintah memberi tiga jalan," kata Mahfud saat berbicara dalam webinar 'Sinergi UGM dan Dewan Pakar Kagama Telaah UU Ciptaker', yang digelar secara daring, Selasa (16/11). Pertama, kata dia, pemerintah aktif menawarkan judicial review ke Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan undang-undang ini. Siapa saja, kata Mahfud, berhak mengajukan gugatan kepada MK untuk memperkarakan Omnibus Law Cipta Kerja. "Dan sekarang sudah dilakukan," kata dia. Selain judicial rev