DEMOCRAZY.ID - Rangkaian acara yang digelar Habib Rizieq Shihab (HRS) berbuntut pemanggilan sejumlah pihak oleh Polri. Salah satunya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Anies dipanggil penyidik untuk diminta klarifikasinya terkait kerumunan HRS yang jelas melanggar protokol kesehatan Covid-19. Hanya saja, pemanggilan terhadap Anies Baswedan oleh Polri itu tidak sepenuhnya tepat. Pasalnya, yang berhak memanggil orang nomor satu di DKI Jakarta itu adalah Menteri Dalam Negeri (Mendagri) atau Presiden. Demikian disampaikan pengamat politik Ujang Komarudin, di Jakarta, Selasa (17/11/2020). “Sejatinya yang harus mangggil Gubernur itu Mendagri atau Presiden. Karena Gubernur itu kan perwakilan pemerintah pusat di daerah,” ujarnya. Diakuinya, pemanggilan Anies itu guna diklarifikasi terkait acara yang dihelat Imam Besar Front Pembela Islam (FPI). Terlebih, Mabes Polri menyebut bahwa ada tindak pelanggaran pidana dalam peristiwa tersebut. Akan tetapi, Direktur Direktur Eksekutif Indonesia Polit
DEMOCRAZY.ID - Rangkaian acara yang digelar Habib Rizieq Shihab (HRS) berbuntut pemanggilan sejumlah pihak oleh Polri. Salah satunya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Anies dipanggil penyidik untuk diminta klarifikasinya terkait kerumunan HRS yang jelas melanggar protokol kesehatan Covid-19. Hanya saja, pemanggilan terhadap Anies Baswedan oleh Polri itu tidak sepenuhnya tepat. Pasalnya, yang berhak memanggil orang nomor satu di DKI Jakarta itu adalah Menteri Dalam Negeri (Mendagri) atau Presiden. Demikian disampaikan pengamat politik Ujang Komarudin, di Jakarta, Selasa (17/11/2020). “Sejatinya yang harus mangggil Gubernur itu Mendagri atau Presiden. Karena Gubernur itu kan perwakilan pemerintah pusat di daerah,” ujarnya. Diakuinya, pemanggilan Anies itu guna diklarifikasi terkait acara yang dihelat Imam Besar Front Pembela Islam (FPI). Terlebih, Mabes Polri menyebut bahwa ada tindak pelanggaran pidana dalam peristiwa tersebut. Akan tetapi, Direktur Direktur Eksekutif Indonesia Polit