DEMOCRAZY.ID
Karena itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus melalukan penyambutan kepada Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) itu.
Demikian disarankan Koordinator Forum Rakyat Lieus Sungkharisma, Kamis (5/11/2020).
Liues menyatakan, Habib Rizieq sudah berkali-kali menyatakan ingin pulang.
Akan tetapi, keinginan itu kandas lantaran adanya pernyataan dari para pejabat negara yang justru menyudutkannya.
“Dari masalah deportasi, izin tinggal, overstay sampai pencekalan,” kata dia.
Di sisi lain, pemerintah selalu menyatakan tak melarang dan mempersilahkan Habib Rizieq pulang.
“Termasuk yang belakangan ini pernyataan dari Menkopolhukam Mahfud MD yang menyebut Habib Rizieq dicekal karena menerima amplop pengumpulan dana untuk tujuan politik. Padahal tuduhan itu tidak terbukti,” tegas Lieus.
Karena itu, Lieus mendesak Presiden Jokowi mengingatkan para pembantunya.
Hal itu perlu dilakukan agar para pejabat negara itu tidak lagi mengeluarkan pernyataan yang malah justru memperkeruh suasana.
Ia menekankan, bahwa Indonesia tidak bisa dibiarkan terus kisruh lantaran dipicu statmen-statmen para pejabatnya yang asal bicara.
“Negeri ini butuh membangun. Tapi pembangunan hanya bisa dijalankan dengan baik kalau situasi sosial politik negara berjalan kondusif,” katanya.
Lieus sendiri memastikan akan memberikan dukungan penuh pada langkah-langkah positif Presiden Jokowi dalam menyambut kepulangan Habib Rizieq tersebut.
“Presiden Jokowi harus menjadikan kepulangan Imam Besar FPI dengan jutaan pengikut ini sebagai langkah awal rekonsiliasi untuk kebaikan bangsa,” tuturnya.
Lieus juga memastikan, dirinya akan datang langsung ke bandara untuk ikut menyambut kedatangan Habib Rizieq.
Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD blak-blakan menyebut Habib Rizieq Shihab sempat dicekal Pemerintah Arab Saudi karena menerima amplop.
Hal itu dikatakan Mahfud MD saat diwawancarai Dosen Universitas Indonesia (UI) Ade Armando di channel YouTube Cokro TV, Selasa (3/11).
Mahfud menegaskan bahwa Habib Rizieq dicekal bukan karena permintaan Pemerintah Indonesia.
Rizieq dicekal lantaran dianggap melakukan pengumpulan dana untuk kegiatan politik.
“Yang saya tahu dari sumber informasi yang resmi, Rizieq Shihab itu sampai dengan beberapa waktu yang lalu, memang dicekal oleh pemerintah Arab Saudi, bukan oleh pemerintah Indonesia,” tegas Mahfud.
“Dicekal oleh pemerintah Arab Saudi karena dianggap melakukan penghimpunan dana secara ilegal. Dianggap melakukan kegiatan-kegiatan politik sehingga dicekal,” kata Mahfud.
Setelah menjalani serangkaian pemeriksaan, akhirnya pencekalan Habib Rizieq dicabut.
Ia tak terbukti mengumpulkan dana untuk tujuan politik.
“Kasus itu dicabut sehingga dia tidak lagi menjadi tersangka atau orang yang diduga melakukan pelanggaran hukum,” tambah Mahfud.
Mahfud lantas menceritakan mengapa Habib Rizieq sampai dituduh mengumpulkan dana untuk kegiatan politik.
Menurut Mahfud, Habib Rizieq biasa menerima amplop atau uang dari pendukungnya saat berkunjung ke Arab Saudi.
“Tuduhannya itu salah. Karena kalau ada yang datang ke dia, biasa kan orang Indonesia, biasa kasih bisyarah namanya. Bisyarah itu uang, amplop, begitu,” cerita Mahfud.
Karena sering terima amplop, akhirnya Habib Rizieq dicurigai oleh Pemerintah Arab Saudi bahwa pendiri ormas FPI itu mengumpulkan dana politik.
“Lalu oleh pemerintah Arab Saudi dicatat, diberi garis merah bahwa ini ndak boleh keluar, ini melakukan penghimpunan uang secara ilegal untuk kegiatan politik,” tandas Mahfud MD. [Democrazy/psid]
